Kurang Dari 12 Jam, Pelaku Pembunuhan di Kampar Berhasil Diringkus Polisi
Hasil Pertemuan Syahrul Aidi dan DPRD Riau, Kedaulatan Negara Terancam di Riau
Nusaperdana.com, Jakarta - Komisi V DPR RI menerima kunjungan dari DPRD Provinsi Riau dan DPRD Kota Dumai. Mereka menuntut Komisi V perjuangkan aspirasi masyarakat Riau agar pemerintah pusat serius membangun Riau. Devisa diambil, infrastruktur tidak dikelola dengan baik.
Hal itu disampaikan oleh anggota DPR RI Dapil Riau II H Syahrul Aidi Maazat Lc Maazat usai pertemuan tersebut pada Jumat (24/1/2020).
Syahrul Aidi menerima aspirasi dari DPRD Riau dan DPRD Dumai seputar perhatian pemerintah pusat yang tak sebanding dengan apa yang telah diberikan oleh Riau ke NKRI selama puluhan tahun ini.
"Aspirasi dari kawan-kawan legislatif dari Riau akan saya perjuangkan di tingkat Komisi V dan DPR RI secara umum. Karena kita pun melihat bahwa pemerintah pusat memang tak serius membangun Riau" terang Syahrul Aidi kepada wartawan usai pertemuan tersebut.
Syahrul Aidi menyatakan Riau telah menyiapkan masterplan pembangunan di Riau. Tinggal pusat memetakan mana daerah prioritas yang harus dibangun.
Sementara itu Wakil Ketua DPRD Riau, Hardianto menegaskan saat ini Riau tidak meminta lagi, tapi kita sudah menuntut karena sudah puluhan tahun Riau memberikan devisa bagi negara dari sektor migas hingga 30% devisa negara.
" Kita saat ini menuntut agar pemerintah pusat memberikan perhatian untuk Riau. Karena Riau saat ini sudah dianaktirikan selama ini. Jauh dari kata cukup pemabngunan di Riau oleh pemerintah pusat. Kita sangat iri dengan porsi yang lebih besar yang diterima oleh provinsi tetangga, sementara mereka tidak memberikan sumbangan lebih besar ke negara. Dan wajar bagi kami kita menuntut" ujar Hardianto.
Selain menuntut pembangunan infrastruktur, Riau juga kata Hardianto menuntut perhatian pemerintah pusat tentang perlindungan kedaulatan RI melalui perlindungan pulau-pulau di Riau yang terkena ancaman abrasi.
"Berkurangnya daratan Riau tentu berkurangnya daratan Indonesia. Sementara negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura mereka lebih maju. Makanya tuntuntan wajar dan berkesesuaian. Makanya kita minta penanganan 3 pulau besar Rupat, Bengkalis dan Rangsang yang begitu luar biasa sepanjang 170 kilometer. Kita berharap penananganan yang serius." ucap Hardianto.

Berita Lainnya
Proyek Jalan Utama Kantor Bupati Kampar Senilai Rp4 Miliar Terancam Mangkrak
Dari Kampar untuk Aceh: Solidaritas Nyata Desa Indra Sakti dengan Rp16,5 Juta dan Dua Ambulans
Etomidate Resmi Jadi Narkotika Golongan II, Pengguna Vape Campuran Kini Terancam Pidana dan Rehabilitasi
Kurang Dari 12 Jam, Pelaku Pembunuhan di Kampar Berhasil Diringkus Polisi
Tenggat Akhir Tahun Membayangi, Proyek Jalan Soebrantas Kampar Mandek Diwarnai Spanduk Ancaman Pidana
Peningkatan Jalan ke Kantor Bupati Kampar Dihentikan Warga, Begini Tanggapan Bupati Ahmad Yuzar
Konflik Lahan 50 Hektar di Kampar Nyaris Ricuh: Mediasi Darurat via WhatsApp Digelar, Akar Masalah Diduga Pelunasan yang Mandek
Libur Nataru Menjelang, Kilang Pertamina Pastikan Tetap Beroperasi Untuk Amankan Kebutuhan BBM