Hasil Pertemuan Syahrul Aidi dan DPRD Riau, Kedaulatan Negara Terancam di Riau
Nusaperdana.com, Jakarta - Komisi V DPR RI menerima kunjungan dari DPRD Provinsi Riau dan DPRD Kota Dumai. Mereka menuntut Komisi V perjuangkan aspirasi masyarakat Riau agar pemerintah pusat serius membangun Riau. Devisa diambil, infrastruktur tidak dikelola dengan baik.
Hal itu disampaikan oleh anggota DPR RI Dapil Riau II H Syahrul Aidi Maazat Lc Maazat usai pertemuan tersebut pada Jumat (24/1/2020).
Syahrul Aidi menerima aspirasi dari DPRD Riau dan DPRD Dumai seputar perhatian pemerintah pusat yang tak sebanding dengan apa yang telah diberikan oleh Riau ke NKRI selama puluhan tahun ini.
"Aspirasi dari kawan-kawan legislatif dari Riau akan saya perjuangkan di tingkat Komisi V dan DPR RI secara umum. Karena kita pun melihat bahwa pemerintah pusat memang tak serius membangun Riau" terang Syahrul Aidi kepada wartawan usai pertemuan tersebut.
Syahrul Aidi menyatakan Riau telah menyiapkan masterplan pembangunan di Riau. Tinggal pusat memetakan mana daerah prioritas yang harus dibangun.
Sementara itu Wakil Ketua DPRD Riau, Hardianto menegaskan saat ini Riau tidak meminta lagi, tapi kita sudah menuntut karena sudah puluhan tahun Riau memberikan devisa bagi negara dari sektor migas hingga 30% devisa negara.
" Kita saat ini menuntut agar pemerintah pusat memberikan perhatian untuk Riau. Karena Riau saat ini sudah dianaktirikan selama ini. Jauh dari kata cukup pemabngunan di Riau oleh pemerintah pusat. Kita sangat iri dengan porsi yang lebih besar yang diterima oleh provinsi tetangga, sementara mereka tidak memberikan sumbangan lebih besar ke negara. Dan wajar bagi kami kita menuntut" ujar Hardianto.
Selain menuntut pembangunan infrastruktur, Riau juga kata Hardianto menuntut perhatian pemerintah pusat tentang perlindungan kedaulatan RI melalui perlindungan pulau-pulau di Riau yang terkena ancaman abrasi.
"Berkurangnya daratan Riau tentu berkurangnya daratan Indonesia. Sementara negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura mereka lebih maju. Makanya tuntuntan wajar dan berkesesuaian. Makanya kita minta penanganan 3 pulau besar Rupat, Bengkalis dan Rangsang yang begitu luar biasa sepanjang 170 kilometer. Kita berharap penananganan yang serius." ucap Hardianto.
Berita Lainnya
Dinkes Inhil Gelar Workshop Penguatan Akreditasi Labkesda
Giat Bakti Sosial Dalam Rangka Memperingati Hari Bhayangkara Ke-74 di Kecamatan Pulau Burung
Capai 5,5 persen Pemeliharaan Badan Jalan di desa Tapung Jaya terus dikebut
Sambut hut ke-75 polisi militer angkatan laut, pom lantamal IV menggelar kegiatan fun bike
855 Kasus KDRT Terjadi Sepanjang 2020
Bupati Bengkalis Kasmarni Terima Penghargaan Meritokrasi KASN 2023
SWEEPING, SATGAS PAMTAS YONIF PR 328/DGH AMANKAN SATU PUCUK SENJATA API RAKITAN DAN MUNISI KAL 5,56 MM
BUMDes, Pilar Pembangunan Menuju Kemandirian: Sebuah Harmoni Bagi Negeri