Jangkau Bantuan Hukum Gratis Hingga Desa, LBHK Markfen Justice MoU Bersama Dinas PMD Inhil
Tembilahan - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Indragiri Hilir secara resmi menandatangani kesepahaman dengan Lembaga Bantuan Hukum dan Kemanusian (LBHK) Markfen Justice untuk memberikan dan merealisasikan program bantuan hukum gratis bagi tidak mampu.
Penandatanganan kesepahaman ini berlangsung di aula kantor Dinas PMD Inhil Jalan Pendidikan Selasa (10/12) dan dihadiri oleh Kepala Dinas PMD Inhil H. Dwi Budiyanto, S. Sos., M. Si, Ketua Lembaga Bantuan Hukum dan Kemanusiaan (LBHK) Markfen Justice Markoni Efendi, SH Bersama para Lawyer dan Paralegal.
Kesepahaman ini bertujuan untuk memberikan akses keadilan dan perlindungan hukum bagi masyarakat tidak mampu yang membutuhkan. LBHK Markfen Justica akan memberikan pendampingan hukum kepada masyarakat tidak mampu yang membutuhkan.
Selain itu, Dinas PMD Inhil dan LBHK Markfen Justice akan menyelenggarakan penyuluhan hukum dan pemberdayaan masyarakat Kedua belah pihak akan bekerja sama dalam melakukan advokasi untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat tidak mampu.
Sementara Dwi Budiyanto menyatakan bahwa Kesepahaman ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan akses keadilan dan perlindungan hukum bagi masyarakat tidak mampu. Kami berharap kerjasama ini dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat, " kata Dwi
Kemudian, sekiranya bagi para Kepala Desa Se Kabupaten Indragiri Hilir untuk dapat mendukung dan memberikan akses kepada masyarakat nya dengan meneruskan pola kerjasama ini di desa-desa nya, khususnya bagi masyarakat tidak mampu disaat bermasalah dengan hukum baik Perdata, Pidana atau TUN untuk diarahkan ke LBHK Markfen Justice dalam pendampingan hukum nya, dan hal itu semua gratis untuk jasa-jasa hukumnya dari Tim LBHK Markfen Justice, “ tambah Kadis
Sementara itu, Ketua LBHK Markfen Justice Markoni Efendi, SH mengatakan, " Alhamdulillah kami dapat bekerja sama dengan Dinas PMD Kabupaten Inhil untuk merealisasikan program bantuan hukum gratis bagi masyarakat tidak mampu baik secara Litigasi maupun non litigasi, dan hal ini merupakan langkah konkret untuk memperkuat rasa keadilan sosial khususnya bagi masyarakat tidak mampu sesuai ketentuan didalam UU No. 16 Tahun 2011, " tutur Markoni
Untuk informasi lebih lanjut, masyarakat dapat menghubungi Lembaga Bantuan Hukum dan Kemanusiaan Markfen Justice yang beralamat di Jalan Mandala Tembilahan dengan nomor telepon +62 813 7804 8003

Berita Lainnya
Jelang Panen, Polsek Sabak Auh Cek Kesiapan Jagung Ketahanan Pangan Program Asta Cita
Dukung Swasembada Pangan, Personil KSKP Polres Inhil Berikan Penyuluhan Kiat Sukses ke Peternak ayam.
1.600 Agen BRILink dan 14 Kantor Unit Kerja Perkuat Layanan Keuangan di Kabupaten Inhil
Resmi Berkolaborasi, PW-IWO Provinsi Riau dan PBH Peradi Pekanbaru Siapkan Pendampingan Hukum Pro Bono
Sambut 1 Muharram 1448 Hijriah, PKS PT Permata Citra Rangau Berbagi Sembako Untuk Warga
KLH Respons Dugaan Pencemaran Hulu Sungai Kampar, Minta PUDAL Sumatera Tindak Lanjuti
Jelang Panen, Polsek Sabak Auh Pantau Tanaman Jagung Program Asta Cita di Lahan Ketahanan Pangan
Hulu Sungai Kampar Diduga Tercemar, DPRD Kampar Desak DLH Jangan Hanya Menunggu Laporan, Segera Turun ke Lapangan