Nusaperdana.com, Duri - Dugaan pengaliran Limbah Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT.PCR (Permata Citra Rangau ke Anak Sungai/kanal, ditindaklanjuti dengan kunjungan Anggota DPRD Bengkalis, DLH (Dinas Lingkungan Hidup) dan Pemerintah Kecamatan Mandau.

Sidak yang dilakukan sekaligus pengambilan sampel limbah yang akan diuji ke Laboratorium, Kamis (14/05/2020).

Telah diketahui secara umum, warga Sebanga meradang atas masuknya limbah Pabrik ke lahan mereka. Masuknya limbah ke lahan warga, diduga saat debit air yang tinggi saat hujan, bercampur limbah yang berasal dari Pabrik PT.PCR yang berada di KM 3 Sebanga.

Limbah ini juga diduga kuat telah mengakibatkan ikan yang ada disepanjang anak sungai bermatian.

Atas adanya keluhan Warga dan dugaan telah terjadi pencemaran lingkungan, melalui penyampaian langsung dan Viralnya di beberapa Media, memaksa Komisi II Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis turun langsung ke lokasi.

Turut sebanyak 12 Orang Anggota Komisi II  Ruby Handoko, Askori, Zamzami Harun, Susianto SR, Laurensius, Ferry Situmeang, Rianto, Septian Nugraha, Adihan, Giyatno dan Erwan.

Dari DLH Kabupaten Bengkalis H. Lamin (Kabid Penataan dan Peningkatan Kapasitas), Camat Mandau diwakili Sekcam Rusdy S.Stp, Lurah Talang Mandau, RW dan RT setempat, dan puluhan Media Online.

Ketua Komisi II Ruby Handoko mewakili rombongan, sangat kesal dan kecewa atas sikap yang diperlihatkan Manejemen PT.PCR, bahkan tidak memberi ruang untuk bertemu di dalam kantor.

Yang diizinkan masuk hanya 5 orang, itu pun 4 orang dari pihak PT. PCR dan 1 orang mewakili Anggota Dewan.

Hal ini ditolak Anggota DPRD dan juga dari DLH, dari unsur Pemerintahan terdiam melihat kejadian ini.

Ruby Handoko saat diminta tanggapannya, kejadian ini sangat mengecewakan dan menilai perusahaan PT PCR tidak melengkapi K3, dan juga kurang
perduli atas dampak penularan Virus Corona.

Dimana Perusahaan tidak memiliki fasilitas APD (Alat Pelindung Diri), padahal Pemerintah sangat menghimbau pencegahan penularan Pandemi Virus Corona yang kita hadapi bersama.

"Sangat kecewa melihat Perusahaan besar tidak ada Fasilitas APD, untuk Dewan dan Pemerintah yang datang tidak ada, apalagi untuk karyawan mereka?" ucap Ruby Handoko.

Lanjutnya, pengambilan sampel limbah oleh DLH disaksikan seluruh rombongan, berasal dari kolam 13,14 dan 15 sebagai kolam terakhir.

Dan apabila dari uji Lab.memang ditemukan ada unsur limbah yang berbahaya, meminta kepada DLH agar perusaahaan ditutup dulu pengoperasiannya.

"Keluhan masyarakat terkait pencemaran ini sudah sangat luas, dan akan memanggil pihak perusahaan untuk sherring, ini atas aduan Masyarakat yang resah dan juga luasnya dari pemberitaan beberapa media, sehingga kami turun bersama DLH, dan Unsur Pimpinan Kecamatan Mandau,"  tuturnya.

Senada dengan Anggota DPRD, Pemcam Mandau diwakili Sekcam Rusdy, juga kecewa melihat sikap yang dipertotonkan pihak PT. PCR.

Kunjungan Rombongan Anggota DPRD momen yang sangat langka, tetapi dapat kita saksikan bersama sikap dari Manajemen perusahaan.

"Sangat kecewa atas sikap perusahaan, padahal mereka beroperasi di wilayah Kecamatan Mandau, dan juga sudah saya tanyakan pada Ibuk Lurah, dan memang sikap mereka (Perusahaan), tidak perduli pada masyarakat, Pemerintah maupun lingkungan," singkat mantan Lurah Batang Serosa ini.

Dari DLH yang diwakili H Ramin menerangkan, laporan KLKH RI dari laporan persemester tetap pada kekurangan.

Melihat kondisi saat ini, DLH Kabupaten Bengkalis, menilai kurang bagus terkait penanganan limbah.

"Sangat kecewa, dan yang pasti kita lihat berdasarkan hasil Lab.dan bila terbukti akan di berikan teguran, sebelumnya, kan sudah dijatuhkan Sanksi, dan pengambilan sampel sudah memenuhi SOP, karena sudah dari kolam 15 (kolam akhir)," tegasnya.

Terkait adanya Objek lain yang juga ada pelanggaran Dampak Lingkungan, dikatakan H Rahmin, apabila ada laporan akan dilakukan pengawasan.Terkait PKS SIPP yang berlokasi di Jalan Rangau, sudah mendengar dan konfirmasi terkait adanya laporan, dan akan turun ke lokasi.

Hingga saat ini tanggapan dari Pihak PKS PT.PCR sejauh ini belum ada. (putra/rls)