Nusaperdana.com, Bukit Tinggi - Komisi II DPRD Bengkalis melakukan kunjungan ke Dinas Pertanian Kota Bukit Tinggi Provinsi Sumatera Barat tentang mekanisme dan strategi pengembangan pertanian di Bukit Tinggi, Kamis (16/01/2020).

Pertemuan yang juga dalam rangka sharing pendapat ini diharapkan dapat menjadi bahan agar pertanian di Kabupaten Bengkalis menjadi lebih baik lagi. Hadir dari komisi II, Ketua Ruby Handoko, wakil Askori, sekretaris Zamzami Harun, serta anggota Erwan, Ferry Situmeang, Septian Nugraha, Susianto SR, Giyatno, Laurensius Tampubolon, dan Adihan.

Seperti yang dikatakan oleh Ketua Komisi II Ruby Handoko, "Hasil pertemuan hari ini semoga dapat kami bawa ke Bengkalis agar Pertanian di Kabupaten Bengkalis lebih maju dan masyarakatnya makin sejahtera," sebutnya.

Kadis Pertanian Bukit Tinggi Ismail menjelaskan bahwa secara umum, kota Bukit Tinggi mengarah ke pertanian perkotaan. Bukit Tinggi sendiri merupakan salah satu pemasok sayur mayur dan beras ke Provinsi Riau dan beberapa provinsi lain. Namun, pada saat ini banyak masyarakat yang meninggalkan profesi sebagai petani dengan berbagai sebab sehingga buntutnya produktivitas pertanian menjadi semakin menurun. Menurutnya untuk mengatasi masalah ini, penyuluh pertanian harus dimiliki setiap desa, gunanya untuk memberikan segala informasi tentang pertanian kepada masyarakat desa, baik dari segi teknologi maupun ilmu-ilmu baru. Ia mengusulkan agar pemerintah daerah merekrut penyuluh-penyuluh pertanian untuk diletakkan disetiap desa untuk mengajarkan masyarakat tentang seluk beluk pertanian. Masyarakat sendiri bisa memanfaatkan perkarangan rumah untuk bercocok tanam dan itu bisa menghasilkan nilai ekonomi tersendiri.

"Bengkalis saat ini lebih mengarah ke perkebunan daripada pertanian. Jangankan di perkarangan rumah, lahan pertanian yang besar pun tidak terurus. Kami perlu mengetahui mekanisme bagaimana masyarakat mau beralih ke bidang pertanian ini. Faktor lain yang menjadi permasalahan yaitu terkait alat-alat berat pendukung pertanian yang tidak dimiliki oleh masyarakat," ujar Zamzami Harun menanggapi penjelasan.

Adihan dalam hal ini meminta gambaran-gambaran terkait program-program andalan di Dinas Pertanian Bukit Tinggi yang bisa dicontoh dan diterapkan di Bengkalis, begitupun dengan program bantuan kelompok tani di daerah.

"Pemerintah pusat mewajibkan daerah untuk mengembangkan pangan, sedangkan pertanian merupakan pilihan. Sehingga tiap-tiap daerah berbeda sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. Karena itu, Di Bengkalis bisa menerapkan pertanian perkotaan dimana masyarakat bercocok tanam di perkarangan rumah dimana hasilnya dapat digunakan untuk kebutuhan makan sehari-hari, hal ini dapat dikatakan mendukung program pemerintah tentang keamanan pangan," jelas Ismail.

Untuk sarana prasarana pertanian, dinas pertanian Bukit Tinggi meminta masyarakat untuk mengajukan proposal terkait alat-alat yang dibutuhkan oleh petani. Dinas akan turun ke lapangan bersama penyuluh lapangan untuk menilai apakah kelompok petani tersebut layak atau tidak diberikan bantuan. Apabila layak baru akan dilakukan transaksi serah terima barang dengan adanya berita acara yang diketahui oleh pejabat yang berwenang.

Ditahun 2020, Dinas Pertanian Bukit Tinggi memiliki beberapa program seperti program ketahanan pangan, program peningkatan produksi pertanian dan perkebunan, pemurnian bibit, dan lainnya.

"Program yang dapat dicontoh oleh Kabupaten Bengkalis salah satunya yaitu pemanfaatan perkarangan rumah untuk bercocok tanam, tahun ini kami memiliki program kampung sayur dimana kami memilih beberapa kelurahan untuk dibina kelompok masyarakatnya, bekerja sama dengan Tim Penggerak PKK. Hasil dari kampung sayur akan dipanen dan dijual kembali," jelas Ibu Yetti Sekretaris Dinas Pertanian.

Kunjungan diakhiri dengan penyerahan plakat dari Komisi II DPRD Bengkalis kepada Dinas Pertanian Kota Bukit Tinggi dan foto bersama.

Hadir saat kunjungan Kabag Humas dan Protokoler Erry Ibrahim, Kasubbag Kerja Sama dan Aspirasi Taufik Hidaya, dan Kasubbag Risalah Nawawi Arif.**(putra/Humas DPRD)