Nusaperdana.com, Kampar - Masyarakat Desa Tanjung Alai, Kecamatan XIII Koto Kampar tidak melihat kemajuan untuk desa mereka selama dipimpin Kepala Desa Zulpan Alwi. Warga menyebutkan, kebijakan-kebijakan penggunaan anggaran desa hanya habis dihambur-hamburkan untuk program-program yang tidak jelas hasilnya.

"Kita contohkan saja penggunaan untuk pembangunan wisata Water Park tepatnya di Sungai Ampawuong itu sudah gagal total. Artinya pembangunan wisata yang digadang-gadang dapat mendatangkan wisatawan luar namun hasilnya sampai saat ini tidak ada. Pengembangannya hingga menjadi lumpur yang tak bermanfaat," ujar salah seorang warga yang takut namanya disebut pada wartawan, Minggu, 24 April 2022.

Bahkan kata dia, pembangunan objek wisata ini menghabiskan anggaran puluhan juta untuk pengembangannya.
Selanjutnya ada program Serai Wangi yang anggarannya ratusan juta yang dikelola oleh desa melalu BUMDes Koto Sepakat sampai saat ini tidak ada kejelasan pertanggungjawabannya. 

"Kemudian lanjut dia, ada proyek kebun Serai Wangi ini digadang-gadang dapat meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat hasilnya malah hampa belaka, yang diuntungkan hanya sekelompok orang. Dan terakhir kami melakukan pengecekan ke lokasi kebun serai wangi pada bulan desember tahun 2021 kebun tersebut sudah tidak seperti kebun serai, semua sudah ditumbuhi semak belukar, akasia, kaduduk, ilalang dan pimpiong semua menyatu satu rumpun dengan serai wangi," beber warga ini.

Selanjutnya sebut warga, ada program Desa Digital yang juga gagal total. Padahal Pemdes sudah menganggarkan dana untuk membangun Tower Wifi namun sampai saat ini sistem kerjanya banyak masyarakat tidak tahu karena memang sosialisasinya tidak ada secara luas. Bahkan program ini dibuat tanpa dimusyawarahkan dengan BPD dan masyarakat. Yang jelas penggunaan angaran banyak yang cuma untuk menghambur-hamburkan.

"Intinya kemajuan di desa untuk peningkatan ekonomi masyarakat dari kebijakan kebijakan Zulpan Alwi
nilainya nol besar. Padahal Untuk anggaran Desa Tanjung Alai per tahunnya dari semua sumber lebih kurang sebesar 1,3 m," imbuhnya.

Zulpan Alwi disebut warga juga tidak transparan dalam membuat kebijakan kebijakan semua tertutup bahkan BPD saja tidak memegang yang namanya APBDes. Selanjutnya Zulpan disebut selalu membenturkan antara adat dan pemerintahan. "Seperti contoh jika ada anak kemenakan yang melakukan aksi atau protes maka mereka akan dipanggil secara adat ke istana persukuan," ungkapnya.

Keluhan selanjutnya adalah korupsi. Kades Zulpan sepertinya anti kritik. Dan masyarakat tidak melihat perjuangan seorang pemimpin untuk kesejahteraan masyarakatnya. "Buktinya untuk memperbaiki akses jalan saja masyarakat melakukan perbaikan secara swadaya dengan iuran patungan masyarakat yang dikerjakan dengan gotong-royong," tutupnya. (Tim)