Nusaperdana.com, Indragiri Hilir - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indragiri Hilir menerima kunjungan kerja Komisi I DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Rabu 6 Maret 2024.

Rombongan Komisi 1 DPRD Tanjung Jabung Barat disambut Kepala Dinas yang diwakili Sekretaris Dinas PMD Kabupaten Indragiri Hilir, Syafruddin KH, SE, Jafung Penggerak Swadaya Masyarakat ahli muda Pengelolaan keuangan dan Aset Desa, Junaidi,SE serta Spesialis Keuangan Desa, Syada Aryanto, S.E., M.Ak.

Hadir dalam Kungker Komisi 1 DPRD Tanjung Jabung Barat, Ketua Komisi, H Suhatmeri, SH, Wakil Ketua Komisi, H Subari, Sekretaris Komisi 1, Hasbi beserta anggota Komisi 1, Ns Neli, Hj Erliani serta Rayu.

Sekretaris PMD diwawancarai awak media usai pertemuan mengatakan Kungker anggota Komisi 1 DPRD Tanjung Jabung Barat tersebut dalam rangka Sistem Keuangan Desa berbasis online yang sudah diterapkan di Kabupaten Indragiri Hilir.

"Alhamdulillah Kabupaten Indragiri Hilir sudah berbasis online, mungkin ini menjadi nilai plus bagi kita sehingga bapak-bapak dari Tanjung Jabung Barat ini melakukan studi banding untuk mencari informasi dan perbandingan pengelolaan keuangan desa," jelas Syafruddin KH.

Ia menjelaskan kegiatan desa di Kabupaten Indragiri Hilir mulai dari perencana, pelaksana dan penerapan sudah melalui sistem online.

"Sehingga apapun yang dilakukan seperti pencairan uang dan kas desa itu terpantau perkembangannya. Ada uang yang mengendap lama, artinya ada kegiatan desa yang tidak jalan," jelas Sekretaris PMD Inhil.

Tidak hanya menjelaskan sistem keuangan desa berbasis online, Sekretaris PMD juga menjelaskan berbagai program unggulan Pemkab Inhil seperti Rumah Thafidz dan DMIJ Plus Terintegrasi.

Sementara itu, Ketua Komisi 1 DPRD Tanjung Jabung Barat, Suhatmeri, SH menjeleskan Kungker tersebut merupakan upaya untuk konsultasi terkait pengawasan keuangan desa. Diungkapnya, dibandingkan Desa di Kabupaten Tanjung Jabung Barat masih terkendala dalam sistem pembayaran, dibandingkan Kabupaten Indragiri Hilir yang sudah terkontrol dengan baik.

"Di Kabupaten Indragiri Hilir sistem keuangannya terkontrol dengan baik dengan sistem aplikasi. Sehingga uang keluar dan yang tidak digunakan nampak. Kami saat ini tengah persiapan dalam penerapannya," jelas Suhatmeri.

Lanjutnya, sepulangnya dari Kunker, Komisi 1 DPRD Tanjung Jabung Barat juga akan menyampikan langsung dengan Bupati dan dinas terkait hasil pertemuan ini guna perbaikan sistem keuangan pemerintahan desa di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. 
 

"Agar menghindari pelanggaran hukum dikemudian hari bagi kepala desa dalam penggunaan anggaran desa," pungkasnya.(dan)