NUSAPERDANA.COM, KAMPAR,— Setelah sempat terhenti selama beberapa pekan, proyek pelebaran Jalan Soebrantas menuju Kantor Bupati Kampar akhirnya kembali dikerjakan di penghujung tahun 2025. Namun, di balik dimulainya kembali pekerjaan tersebut, muncul sorotan tajam dan kekhawatiran publik: proyek strategis ini diduga kuat tidak akan rampung hingga akhir tahun anggaran.

Pantauan wartawan di lokasi proyek pada Jumat (26/12/2025) menunjukkan dua unit alat berat mulai beroperasi. Sejumlah orang tampak berjaga di pinggir jalan, mengawasi jalannya pekerjaan pelebaran jalan yang menjadi akses utama menuju pusat pemerintahan Kabupaten Kampar.

Seorang pria yang mengaku sebagai pegawai Dinas PUPR Kabupaten Kampar, namun enggan disebutkan namanya, membenarkan bahwa proyek tersebut baru berjalan selama dua hari terakhir.

“Sudah dua hari bekerja, dari hari Kamis kemarin (25/12) sampai hari ini,” ujarnya di lokasi.

Ia juga mengakui bahwa selama dua hari pengerjaan tidak terdapat gangguan di lapangan. Namun, pengakuan mengejutkan justru muncul saat ia ditanya soal target penyelesaian proyek.

“Pengerjaannya memang tidak siap tahun 2025 ini. Akan dilanjutkan pada tahun 2026,” ungkapnya terus terang.

Pernyataan tersebut memperkuat dugaan publik bahwa proyek pelebaran Jalan Soebrantas terancam gagal diselesaikan sesuai tahun anggaran, meski jalan ini merupakan akses vital menuju Kantor Bupati Kampar.

Sebelumnya, Bupati Kampar Ahmad Yuzar saat ditemui di Kantor Bupati, Rabu (17/12/2025), usai rapat dengan sejumlah kepala OPD, memilih melempar tanggung jawab ketika ditanya soal mandeknya proyek tersebut.

“Silakan tanyakan Kepala Dinas PUPR,” jawabnya singkat.

Sikap tersebut menuai kritik tajam dari berbagai pihak. Ketua Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara Republik Indonesia (LPPNRI) Kabupaten Kampar, Daulat Panjaitan, dengan tegas menyayangkan kondisi proyek yang dinilai amburadul sejak perencanaan hingga pelaksanaan.

“Tidak tertutup kemungkinan proyek jalan Soebrantas ini gagal dikerjakan pada tahun 2025. Sekarang sudah pertengahan Desember, waktu tersisa sangat singkat,” tegas Daulat.

Menurutnya, kegagalan proyek ini akan menjadi tamparan keras bagi Pemerintah Kabupaten Kampar, khususnya Bupati Kampar, mengingat jalan tersebut merupakan jalur utama menuju Kantor Bupati.

“Ini jalan protokol, jalan utama kepala daerah. Kalau ini gagal, masyarakat pasti bertanya-tanya, ada apa sebenarnya?” katanya.

Daulat juga mempertanyakan alasan adanya gangguan pengerjaan, mengingat pada tahun 2024 di lokasi yang sama pernah dikerjakan proyek turap penahan tebing dan drainase tanpa kendala berarti.

“Kalau memang ada gangguan, Bupati bisa minta bantuan kepolisian untuk pengamanan. Kenapa dulu aman-aman saja, sekarang justru bermasalah?” sindirnya.

Ia menegaskan, kegagalan proyek ini akan menjadi catatan hitam dan menimbulkan kecurigaan publik terhadap kinerja dan pengawasan proyek infrastruktur di Kampar.