Alasan kedua, diungkapkan Trio, adalah regulasi tersebut baru setingkat Peraturan Bupati sehingga keterikatan dari aturan tersebut dinilai belum begitu kuat. Trio mengatakan, regulasi yang mengatur tentang sanksi denda akan memiliki keterikatan yang kuat jika berupa Peraturan Daerah atau Perda.

"Nanti, kalau sudah ada Perdanya, baru mungkin kita akan secara tegas menerapkan sanksi denda. Kalau sekarang uang dendanya masuk dimasukan kemana juga belum jelas. Jika nanti, diperlukan Perda, bukan tidak mungkin Inhil akan membuat Perda tentang Protokol Kesehatan. Saat ini, rencana pembuatan Perda itu belum ada," kata Trio.

Sementara, dijelaskan Trio, tidak hanya sanksi sosial, Satgas Penanganan Covid-19 juga akan memberikan sanksi berupa sanksi administratif bagi para pelanggar protokol kesehatan.

"Misalnya untuk tempat usaha yang melanggar Prokes, kita bisa surati. Kasih surat peringatan. Selain itu juga ada teguran lisan. Jika tidak digubris, bukan tidak mungkin kita melakukan penutupan operasional tempat usaha tersebut untuk beberapa hari," jelas Trio.

Untuk diketahui, di dalam Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Kabupaten Inhil terdapat sanksi denda yang diperuntukan bagi para pelanggar Protokol Kesehatan. Nilai denda yang dibebankan berkisar antara Rp 100 Ribu hingga Rp 1 Juta.

"Kendati tidak mengedepankan denda. Kami berharap masyarakat dapat terus secara konsisten mematuhi Protokol Kesehatan. Jangan menganggap remeh. Sejauh ini, berdasarkan pantauan dan pengamatan, penerapan protokol, seperti penggunaan masker sudah sangat baik. Pertahankan bahkan tingkatkan ini agar kita semua terhindar dari paparan Covid-19," tutup Trio.