SPP Tetap Dipungut, LPPNRI Desak Audit Dana BOS SMPN 4 Tapung Hulu
Kabag Kesra Inhil Tegaskan Dukungan terhadap Polri di Bawah Presiden RI
Sebelum 31 Maret, Bupati Kampar Serahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ke BPK Riau
Nusaperdana.com, Pekanbaru - Penyerahan laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap Kabupaten/Kota sesuai dengan amanat Undang-undang, dalam hal ini harus telah meyerahkan LKPDnya paling lambat 31 Maret setiap tahunnya.
Dengan demikian sebelum tanggal ditetapkan, Bupati Kamlar H Catur Suegeng Susanto,SH atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar melalui menyerahkan LKPD tahun 2019 langsung kepada kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Riau di Pekanbaru, kamis (13/3/20).
Sebelum menyerahkan LKPD, Bupati kampar bersama Kepala BPK Riau terlebih dahulu melakukan penandatanganan berita acara
serah terima LKPD, pada kesempatan tersebut Bupati Kampar didampingi oleh Kepala BPKAD Edwar, Kepala Bappeda Ir Azwan, Kepala Inspektur Kampar Muhammad, kepala Bapenda Ir Kholidah, Kadis PU PR Afdal, Kadis Kesehatan Dedi Sambudi, Kadis P dan K M Yasir, Kadis DPM PTSP Hambali serta Kadis PMD Febrinaldi Tridarmawan.
Dalam sambutannya, Bupati Kampar menyampaikan bahwa apapun yang menjadi tanggung jawab pemda kampar atas laporan yang diminta kami siap memberikan. Dimana pada kesempatan tersebut terdapat beberapa komponen laporan yang diserahkan antara lain, laporan realisasi anggaran, laporan keuangan saldo lebih, laporan neraca, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas.
Bupati kampar juga menjelaskan bahwa dengan perubahan peraturan pemerintah No. 71 tahun 2010 maka untuk tahun ini laporan keuangan diserahkan menjadi tujuh macam dan untuk penambahannya yaitu surat peryantaan kepala daerah, laporan review Inspektorat, laporan keuangan BUMD serta laporan keuangan dana desa.
Selanjutnya kami berharap bimbingan serta arahan dari BPK perwakilan Riau terhadap pengelolaan laporan keuangan Daerah di Kabupaten Kampar. Dimana belakngan ini telah tiga kali berturut-turut meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), untuk itu kedepan kami akan berusaha untuk mepertahankan WTP ini.
Sementara itu kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Riau Thomas Ipoeng Andjar Wasita menyampaikan, bahwa dengan telah diserahkanya LKPD tahun 2019 oleh pemda kampar ke BPK Riau, maka BPK Riau harus dapat menyelesaikan dan menyerahkan LHP-LKPP pemda kampar paling lambat 11 Mei 2020.(Dani)

Berita Lainnya
Amir Luthfi Ucapkan Selamat HUT ke-76 Kabupaten Kampar
Kepala SMAN 2 Kampar Ucapkan Selamat HUT Kampar ke 76: Kampar di Hati
Zumrotun Rayakan HUT Kampar Ke 76 dan HUT Gerindra Ke 18: Kampar di Hati, Kompak Bergerak Berdampak
Plt Kadis PUPR Kampar Ucapkan Selamat HUT ke-76 Kabupaten Kampar, Tegaskan Komitmen Pembangunan Infrastruktur
PWI Bengkalis Kirim 15 Wartawan Ikuti Hari Pers Nasional 2026 di Banten
Sinergi Ketua DPRD Inhil, PLN, dan Pemdes, Jaringan Listrik Segera Dibangun di Desa Sialang Panjang
PP Tapung Raya Ultimatum PHR: 3 Hari Aksi 16 Sampai 18 Februari 2026, Putra Daerah Jangan Jadi Penonton
SPP Tetap Dipungut, LPPNRI Desak Audit Dana BOS SMPN 4 Tapung Hulu