"Sebagai Ketua Majelis Tinggi PD, (SBY) juga memberikan dukungan penuh terhadap perjuangan Ketum AHY dan DPP PD dalam melawan GPK-PD," tuturnya.

Menurut Herman, SBY selaku penggagas, pendiri, bahkan pencipta lagu mars dan lambang PD menunjukkan tanggung jawabnya untuk meluruskan perkara saat memberikan pernyataan terkait kudeta partainya. Karena itu, ia meminta AMD menyimak dengan baik pernyataan SBY.

"Pak SBY sebagai penggagas, pendiri, pencipta lagu mars PD, pembuat lambang PD, menunjukkan tanggung jawabnya untuk meluruskan tentang kesejarahan partai ini, partai yang beliau besarkan, dan mengajak kita semua untuk menjaga kedaulatan partai dari ancaman pihak eksternal," kata Herman.

"Oleh karenanya, simaklah pesan Pak SBY dengan baik," imbuhnya.

Diketahui, Angkatan Muda Demokrat berbicara mengenai SBY yang ikut turun gunung untuk menyelesaikan permasalahan internal Partai Demokrat. AMD menilai AHY sebagai pemuda cengeng karena tidak dapat menyelesaikan persoalan partai yang dipimpinnya.

"Tentang Pak SBY mengatakan turun gunung, buat kami, kami anggap Agus Harimurti Yudhoyono adalah pemuda yang cengeng apabila orang tua kami, Pak SBY, harus menyelesaikan partai ini dengan turun gunung," kata Wakil Ketum AMD Ramli Batubara saat jumpa pers di Jakarta Selatan, Sabtu (27/2).

"Jangan jadi pemuda yang cengeng. Selesaikan kondisi partai hari ini," lanjutnya.

Ramli menuturkan dorongan untuk KLB sebetulnya muncul akibat adanya keluhan dari para anggota di daerah. Keluhan itu salah satunya terkait iuran fraksi di daerah yang harus disampaikan ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP).

Lebih lanjut Ramli mengatakan keinginan menggelar KLB sudah tak terbendung lagi. Sebab, kata Ramli, kewenangan sudah dirampas dan tidak diberikan lagi kepada anggota.

"Keluhan-keluhan teman-teman yang ada di daerah hari ini mencerminkan mereka sudah diamputasi kelemahannya. Salah satunya contoh di luar fraksi kami Angkatan Muda Demokrat juga punya anggota di daerah yang mengeluhkan kondisi fraksi di mana iuran fraksi kabupaten saja harus disampaikan kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP)," tuturnya.

"Artinya ini adalah salah satu fakta yang memudahkan kita untuk berkomunikasi dengan teman-teman di daerah untuk bisa hadir nanti dan tidak dapat dibendung KLB ini. Kewenangan sudah dirampas, sudah tidak diberikan lagi kepada mereka," imbuhnya.