Nusaperdana.com, Indragiri Hilir - Bupati Inhil HM Wardan membuka secara langsung forum Konsultasi Publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Indragiri Hilir untuk tahun 2024, Jum'at (24/02).

Forum konsultasi publik RKPD Inhil tahun 2024 yang dilaksanakan di aula Bappeda komplek perkantoran Bupati jalan Akasia tembilahan ini, turut juga dihadiri oleh perwakilan Litbang provinsi Riau, Unsur Pemangku Kepentingan, Kepala OPD, Perwakilan DPRD Inhil, Organisasi Kemasyarakatan, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Wanita, Camat, LSM, Akademisi dan undangan lainnya yang hadir secara Daring maupun Luring Zoom meeting.

Dalam sambutannya bupati H.M Wardan menyampaikan, arah kebijakan pembangunan Kabupaten Inhil tahun 2024 adalah Peningkatan daya saing sdm berbasis implementasi kesejahteraan masyarakat dengan prioritas pembangunan sebagai berikut.

Peningkatan akses layanan pendidikan berbasis IT. Pemerataan kualitas layanan kesehatan. Optimalisasi perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Upaya pengembangan perkebunan kelapa rakyat dan digitalisasi pengembangan kawasan terpadu guna menguatkan pembangunan agribisnis. Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah. Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan.

Dikatakan Bupati dua Periode tersebut  Arah kebijakan pembangunan diatas dilakukan dengan proyek strategis pembangunan daerah tahun 2024 diantaranya adalah.

“Peningkatan kapasitas tenaga pendidik, pembentukan unit Kelompok Belajar Informal (PKBM), akses layanan pendidikan dan kesehatan, perbaikan sarana prasarana sektor pertanian dan implementasi lahan sawah yang dilindungi. Percepatan pelepasan perkebunan yang berada dalam kawasan, pemberian bantuan kemudahan perizinan serta pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan UMKM. Pengembangan ekonomi kreatif melalui intensitas penyelenggaraan event. Normalisasi parit perkotaan, peningkatan bantuan rumah korban bencana, peningkatan jalan dan jembatan kawasan sentra produksi pangan (KSPP) dan konektivitas terhadap pusat pemerintahan dan layanan publik, peningkatan layanan air minum, sanitasi/persampahan perkotaan. Pembangunan rumah layak huni dan penuntasan, kawasan kumuh serta relokasi kawasan kumuh, peningkatan kualitas layanan publik,” ungkap bupati Inhil.

Selanjutnya Bupati HM Wardan mengatakan, dalam pembahasan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tetap memperhatikan dan mempertimbangkan permasalahan serta isu-isu strategis yang berkembang di masyarakat.

“Semoga melalui Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD pada Tahun 2023 untuk Tahun 2024 ini dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya demi mewujudkan Pembangunan dan Pelayanan Prima Kepada Seluruh Masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir,” tutup Bupati.