Nusaperdana.com, Rohul - Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKPSI) dari 21 Provinsi menggelar Musyawarah Nasional (Munas) I AKPSI dihadiri 160 kabupaten termasuk Kabupaten Rokan Hulu di Beach City Jakarta Internasional Stadium Ancol Jakarta, Sabtu (16/7/2022).

Dalam Munas I AKPSI bentuk komitmen dan dukungan dalam mengawal tata kelola dan mengawasi stabilitas harga sawit, secara langsung dihadiri Bupati Rohul H. Sukiman. untuk mengikuti Munas I AKPSI dan Orientasi Pengembangan Kapasitas Pemerintah Desa Untuk Pembangunan Desa Berkelanjutan.

Munas l AKPSI Resmi dibuka Mendagri Tito Karnavian, turut dihadiri Menko Marvest Luhut Binsar Panjaitan, Menteri terkait, Bupati/Wakil Bupati dari 160 kabupaten penghasil sawit se-Indonesia.

Sementara Bupati H Sukiman tampak didampingi Kepala OPD Rohul yakni: Kadis Nakbun Rohul Ch Agung Nugroho STP, Kepala BPKAD Rohul Elbizri S.STP, Plt Kepala Bapenda Rohul dan Plt Kadis DPMPD Rohul Prasetyo serta Pengurus APDESI Rohul.

Mendagri Tito Karnavian dalam sambutanya menyampaikan dalam rangka meningkatkan produktivitas dan tata kelola perkebunan kelapa sawit Indonesia yang berkelanjutan, Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024.

Dalam perspektif ini, lanjutnya, Kemendagri telah mengeluarkan Surat Edaran Mendagri Nomor 525/5133/SJ tanggal 20 September 2021 tentang Panduan Penyusunan Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan sebagai pedoman daerah mengimplementasikan Instruksi Presiden tersebut.

“Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan data dan kapasitas kapabilitas pekebun, melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan, menerapkan tata kelola perkebunan dan penanganan sengketa, serta dukungan percepatan pelaksanaan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit,” ungkapnya

Tito Karnavian berharap melalui kegiatan ini, AKPSI dan APDESI dapat berperan aktif mendorong anggotanya yang tersebar pada 74.962 desa di seluruh Indonesia untuk membangun sinergitas sebagai upaya kepaduan strategis antara kebijakan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan Pemerintah Desa

Sehingga akan menciptakan tata kelola pemerintahan yang mampu melahirkan administrasi pelayanan publik yang cepat, efisien serta mendukung investasi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah di Indonesia.

Sementara itu, Bupati Rohul H. Sukiman berharap Pemkab Rohul mengikuti Munas I AKPSI dan Orientasi Pengembangan Kapasitas Pemerintah Desa Untuk Pembangunan Desa Berkelanjutan sebagai representasi untuk memperjuangkan harapan para petani sawit khususnya petani di Kabupaten Rohul terkait stabilisasi harga TBS Kelapa Sawit.

Ia juga berharap melalui AKPSI sebagai mitra strategis pemerintah dan stakeholder perkebunan sawit dalam memperjuangkan kepentingan daerah penghasil sawit khususnya pendapatan daerah serta kesejahteraan masyarakat di area perkebunan sawit dalam BAGImembangun, menata dan mengawasi tata kelola sawit.

Mantan Dandim Inhil ini juga berharap melalui Munas I AKPSI adanya masukan dan pembaruan terkait regulasi mengenai Dana  Hasil (DBH) dari sektor perkebunan kelapa sawit bagi Kabupaten penghasil kelapa sawit, sehingga melalui retribusi untuk peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dan Desa dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dan Pembangunan Infrastruktur Daerah di Negeri Seribu Suluk.(MC/GS)