Nusaperdana.com, Rohul - Penyusunan RKPD 2022, Pemkab Rohul melibatkan Akademisi, Forum Anak Rohul, para Industri Kecil Menengah (IKM). juga dihadiri Ketua DPRD Rohul Novliwanda Ade Putra, Asisten bupati, Kepala Dinas dan Badan dilingkungan Pemkab Rohul.kamis 11/02/2021

dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 Sekda mengatakan sebagaimana diatur dalam Permendagri 86 tahun 2017 pasal 80 ayat (1).
bahwa rancangan awal RKPD dibahas bersama dengan perangkat daerah dan pemangku kepentingan dalam forum konsultasi publik untuk memperoleh masukan dan saran penyempurnaan.

penyusunan RKPD ini lintas Forum Komunikasi Publik(FKP) bertujuan untuk menjaring aspirasi pemangku kepentingan pada tahap awal dengan tujuan untuk menghimpun aspirasi dan harapan para pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2022 di Kabupaten Rohul,” kata Sekda.RKPD 2022 Pemda mengevaluasi kembali RPJMD‎ 2005-2021. Apa yang belum dicapai sebelumnya, atau masih menjadi tunggakan pemerintah daerah akan lebih diprioritaskan pada 2022.

Prioritas utama Pemkab Rokan Hulu pada 2022, jelas Abdul Haris, yaitu mendorong dan menyelesaikan persoalan-persoalan, terutama meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menurunkan angka kemiskinan.

“Walau dua tahun terakhir kita bisa menurunkan angka kemiskinan, namun kita berharap kedepan nanti lebih bisa diturunkan lagi, dan target kita tentunya bisa turun di bawah angka sepuluh persen,” jelas Abdul Haris.

Untuk kesejahteran masyarakat, Pemkab Rokan Hulu punya beberapa program unggulan, seperti pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM) atau Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Program Sawit Rakyat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, Pemkab Rokan Hulu akan melibatkan seluruh perusahaan yang ada, yaitu untuk optimalkan tenaga kerja sesuai peraturan daerah (Perda) yang sudah ada.Sehingga ke depan bagaimana masyarakat Rokan Hulu bisa diterima bekerja di perusahaan-perusahaan yang sesuai dengan porsinya, dan sesuai dengan peraturan daerah,” ujar Abdul Haris

Tambah Sekda, Pemkab Rohul juga terus berupaya bagaimana ke depan TJSP bisa membantu dan mendorong pembangunan yang ada di masyarakat yang sebagian belum bisa dibiayai, atau dianggarkan melalui anggaran pemerintah daerah.

Terkait IKM atau UMKM, dalam upaya menggerakkan roda perekonomian masyarakat, maka perlu dilakukan pembinaan dan peningkatan produksi, baik secara kualitas maupun kuantitas.

Abdul Haris berharap ke depan IKM atau UMKM di Rokan Hulu bisa bersaing serta melakukan peningkatan daya saing dengan produk-produk yang berasal dari daerah lain, sehingga pemasaran produk bisa merambah ke daerah yang ada di luar Rokan Hulu, selain bisa memenuhi kebutuhan lokal.

“Sehingga IKM atau UMKM kita harus meningkatkan kualitas, makanya harus fokus dari program unggulan pemerintah daerah ke depan bagaimana meningkatkan kualitas dari apa yang dihasilkan UMKM atau IKM tersebut,” harapnya.

Selain itu, Abdul Haris juga mengajak masyarakat petani kelapa sawit untuk memanfaatkan program peremajaan kelapa sawit pekebun (PKSP) atau sebelumnya disebut Program Sawit Rakyat (PSR).

Ditjenbun, diakui Sekda, memberi jatah untuk Kabupaten Rokan Hulu 2.000 hektare, namun target program PKSP 2020 belum tercapai. Diakuinya, tidak sedikit lahan kebun sawit petani masih kawasan hutan produksi terbatas (HPT), bahkan masuk kawasan hutan lindung.

Dengan dibentuknya tim percepatan PKSP Rokan Hulu yang diketuai dirinya selaku Sekda Rokan Hulu, Abdul Haris berharap program Ditjenbun ini dimanfaatkan petani sawit yang tergabung dalam kelompok tani atau koperasi.

Peremajaan kebun dibantu ini, kata Sekda, dibantu sepenuhnya oleh pemerintah pusat melalui bantuan hibah sebesar Rp.30 juta per hektare, dengan tujuan bagaimana hasil kebun kelapa sawit masyarakat sama dengan hasil kebunnya. (GS)