Indonesia Disamakan Dengan Sri Langka, Ini Tangapan Menohok Luhut
Nusaperdana.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menampik anggapan sejumlah pihak yang menyamakan kondisi Indonesia dengan Sri Lanka yang mengalami kebangkrutan. Dia meminta agar mereka yang mengkritik demikian agar bisa melihat data-data yang ada.
"Kalau ada yang ngomong kita mau samakan dengan Sri Lanka, bilang dari saya, sakit jiwa itu. Lihat data-data dengan baik. Suruh datang ke saya, dia. Orang bilang, 'Nih Pak Luhut nantang'. Bukan nantang ya. Supaya dia jangan membohongi rakyatnya, jangan kepentingan politiknya di bikin-bikinin," kata Luhut dalam konferensi pers Rapat Koordinasi Nasional Pengembangan 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) di Jakarta, dikutip Antara, Jumat (15/7).
Menurutnya, dalam keadaan sulit seperti saat ini, semua pihak harus kompak. "Jangan membohongi rakyatnya. Itu saya nggak suka melihat itu. Jadi untuk dia populer, dia bikin berita-berita bombastis yang membohongi rakyat. Itu saya pikir ndak adil dan tidak benar," imbuhnya.
Dia mengatakan, ekonomi Indonesia masih yang terbaik di dunia di tengah gejolak perang antara Ukraina dan Rusia. Indikasi ekonomi yang kuat itu, menurut Luhut, bisa dilihat dari kinerja ekspor yang positif selama 26 bulan terakhir. Begitu pula tingkat inflasi yang terjaga dengan baik.
"Kalau kita lihat Indonesia ekonomi terbaiknya di dunia di tengah di gejolak perang Ukraina ini. Kita salah satu negara yang inflasinya terbaik di dunia. Ini perlu kita syukuri," katanya.
Berita Lainnya
Dahlan Iskan Beberkan Alasan DPR Ngotot Cetak Uang Rp 600 T
Data Kemnaker: Pekerja Terdampak COVID-19 Capai Sekitar 3 Juta Orang
Ahok Cerita Perselingkuhan Veronica Tan
Operasi Payudara Nikita Mirzani Tak Jadi Masalah saat Menyusui Anak
Update Corona di Indonesia 8 Juli: Rekor 1.853 Kasus Baru
Korupsi di Indonesia Meningkat 32 Persen
Presiden Jokowi Resmikan Jalan Tol di Riau, Diharapkan Mampu Meningkatkan Ekonomi
Presiden: Pindah Ibu Kota Bukan Sekadar Pindah Kantor Pemerintahan