"Karena pembiayaan jadi lebih penting, dalam Perppu diatur sumber pembiayaan diatur dalam berbagai sumber," tuturnya dalam konferensi pers secara online, Rabu (1/4/2020).

Dalam Perppu itu disebutkan pembiayaan akan menggunakan anggaran yang bersumber dari Sisa Anggaran Lebih (SAL), dana abadi dan akumulasi dana abadi pendidikan, dana yang dikuasai negara dengan kriteria tertentu, dana yang dikelola oleh Badan Layanan Umum (BLU) dan dana dari pengurangan penyertaan modal negara (PMN) kepada BUMN.

"Kita dalam financing defisit yang bertambah, ada banyak layer alternatif. Jadi nggak ujug-ujug Pak Perry (Gubernur BI) saya butuh Rp 400 triliun, tolong cetak duit, nggak gitu. Pertama ada SAL, itu masih ada Rp 160 t posisi terakhir. Masih ada dana-dana abadi yang selama ini dikumpulkan, ada dana-dana di BLU, dan yang berasal dari PMN yang mungkin tahun ini tidak memiliki prioritas tinggi," tuturnya.

Menurut catatan Kemenkeu, penghematan belanja negara diperkirakan bisa mencapai Rp 190 triliun yang bisa digunakan untuk pembiayaan memerangi wabah ini. Terdiri dari belanja kementerian dan lembaga sebesar Rp 95,7 triliun dan TKDD (Transfer ke Daerah dan Dana Desa) Rp 94,2 triliun.

Dengan begitu, ada tambahan belanja penanganan COVID-19 mencapai Rp 255,1 triliun. Kemudian ada dukungan pembiayaan anggaran untuk penanganan COVID-19 sebesar Rp 150 triliun. Alternatif pembiayaan lainnya juga jadi pertimbangan pemerintah.

"Jadi layer-nya banyak banget, tapi karena tidak tahu ini sampai seberapa dalam, kita persiapkan tadi termasuk dari lembaga dunia," tuturnya.