Pembiayaan defisit meningkat lantaran pemerintah melebarkan menjadi 5,07% terhadap produk domestik bruto (PDB) dari yang sebelumnya 1,76%. Pelebaran juga untuk menanggulangi Corona yang menghantam perekonomian nasional.
Salah satu pemenuhan pembiayaan itu akan dipenuhi oleh Bank Indonesia (BI). Melalui Perppu Nomor 1 Tahun 2020, BI akan menambal sekitar Rp 125 triliun atau 25% dari total penerbitan SBN yang dilakukan pemerintah.
Dalam strategi pembiayaan di tengah pandemi Corona, BI menjadi last resort atau cara terakhir pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan penanggulangan COVID-19.
"Itu dalam bentuk range, if-nya banyak, yakni bagaimana kondisi market. Sebagai referensi ini hasil lelang 2018," kata Dirjen Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Luky Alfirman dalam paparannya via virtual, Jakarta, Jumat (8/5/2020).
Kebutuhan pembiayaan pemerintah mencapai Rp 1.439,8 triliun. Dari jumlah ini, sebanyak Rp 856,8 triliun dipenuhi dari penerbitan surat berharga negara (SBN) hingga akhir tahun. Penerbitannya dilakukan setiap dua minggu dari kuartal II sampai kuartal IV.
Luky bilang kebutuhan rata-rata lelang per dua minggu Rp 35 triliun sampai Rp 45 triliun. Angka itu naik jika dibandingkan rata-rata pada tahun 2018 yang mencapai Rp 20,9 triliun yang terdiri dari SUN Rp 15,8 triliun dan SBSN sebesar Rp 5,1 triliun.
Lalu meningkat juga dibandingkan rata-rata lelang pada tahun 2019 yang mencapai Rp 29,7 triliun, di mana SUN sebesar Rp 21,9 triliun dan SBSN sebesar Rp 7,8 triliun.
"Sebagai acuan, apakah 2020 seperti 2019 dan 2018, even better atau worse nggak tahu. Kesepakatan, BI jadi last resort. Angka itu adalah angka proyeksi, sangat tergantung realisasinya," jelasnya.
.png)
Berita Lainnya
DPW Perempuan Bangsa Kepulauan Riau Resmi Dilantik, Hj. Helmiaty Basri Siap Pimpin Penguatan Peran Perempuan di Kepri
Seorang Remaja Diperkosa 27 Pria di Sampang, Komisi XIII: Kejar Seluruh Pelaku, Pastikan Korban Pulih dan Peroleh Keadilan
Kapolri Serahkan Bantuan Peralatan Karhutla di Riau, Ingatkan Ancaman El Nino dan Prioritaskan Pencegahan
Kapolri Resmikan 80 Jembatan Merah Putih Presisi, Total 110 Unit Perkuat Konektivitas dan Kesejahteraan Masyarakat Riau
Komisi III DPR Minta Polri Cari Pihak Bertanggung Jawab di Korupsi Batu Bara yang Picu Blackout: Bongkar Seluruh Jaringannya!
Tragedi di Intan Jaya: Ibu Hamil Jadi Korban Tembakan, DPR Desak Investigasi Transparan
Korlantas Polri Tunda Operasi Patuh 2026, Ditlantas Polda Riau Ajak Masyarakat Tetap Tertib Berlalu Lintas
Perkuat Kedaulatan Hukum Nasional, DPR Desak RUU HPI Batasi Penggunaan Hukum Asing dalam Kontrak Bisnis