Jokowi Minta Pelaku UMKM Patenkan Makanan Ciri Khas Biar Tidak Diklaim Negara Lain
Nusaperdana.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk mematenkan dagangan mereka. Hal ini agar tak ada makanan khas daerah Indonesia yang diambil atau diklaim oleh negara lain.
Hal ini disampaikan Jokowi saat berdialog dengan salah satu pedagang UMKM bernama Asnawati dalam acara Pemberian Nomor Induk Berusaha (NIB) Pelaku Usaha Mikro Kecil Perseorangan di Gedung Olahraga Nanggala Kopassus Jakarta Timur, Rabu (13/7/2022).
Adapun Asnawati merupakan pedagang UMKM asal Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Dia sehari-hari berjualan cemilan khas Minang, Sumatera Barat (Sumbar).
"(Dari) Jakarta Selatan. Tapi mengangkat citra daerah Sumbar, yaitu cemilan khas Minang," kata Asnawati kepada Jokowi, sebagaimana dilihat dari Youtube Sekretariat Presiden, Rabu.
"Cemilan khas Minang itu apa? Nasi padang gitu ya?" tanya Jokowi.
Asnawati lalu menjelaskan bahwa dirinya berdagang sanjai balado yang merupakan keripik singkong diberi cabai. Dia menyebut omset penjualannya mencapai Rp 5.000.000 per bulan.
"Ya nanti boleh, coba (sanjai balado). Berapa omzetnya? tanya Jokowi kembali.
"Omset 5.000.000 per bulan, Pak karena ini masih baru," ucap Asnawati.
Dia menyampaikan produknya sudah mempunyai hak paten di HAKI dan sertifikat halal. Jokowi lalu menekankan pentingnya pelaku UMKM memiliki hak paten atas produk-produk mereka.
"Ya bagus, bagus. Jangan sampai cemilan-cemilan khas daerah kita masing-masing itu hilang atau dicomot oleh negara lain. segera itu dipatenkan, di HAKI kan sehingga menjadi nanti milik kita," jelas dia.
"Hati-hati tempe kita, tapi ada yang pemiliknya bukan di sini tapi di Jepang. Hati-hati hal-hal seperti itu," sambung Jokowi.

Berita Lainnya
Seorang Remaja Diperkosa 27 Pria di Sampang, Komisi XIII: Kejar Seluruh Pelaku, Pastikan Korban Pulih dan Peroleh Keadilan
Kapolri Serahkan Bantuan Peralatan Karhutla di Riau, Ingatkan Ancaman El Nino dan Prioritaskan Pencegahan
Kapolri Resmikan 80 Jembatan Merah Putih Presisi, Total 110 Unit Perkuat Konektivitas dan Kesejahteraan Masyarakat Riau
Komisi III DPR Minta Polri Cari Pihak Bertanggung Jawab di Korupsi Batu Bara yang Picu Blackout: Bongkar Seluruh Jaringannya!
Tragedi di Intan Jaya: Ibu Hamil Jadi Korban Tembakan, DPR Desak Investigasi Transparan
Korlantas Polri Tunda Operasi Patuh 2026, Ditlantas Polda Riau Ajak Masyarakat Tetap Tertib Berlalu Lintas
Perkuat Kedaulatan Hukum Nasional, DPR Desak RUU HPI Batasi Penggunaan Hukum Asing dalam Kontrak Bisnis
Hutama Karya Pastikan Layanan Jalan Tol Tetap Berjalan Normal di Tengah Pemadaman Listrik PLN di Pulau Sumatera