Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, Inspektur Jenderal KKP, Sekretaris Jenderal KKP, Dirjen Perikanan Tangkap, Dirjen Perikanan Budidaya, Kepala BRSDM, Kepala BKIPM, Kepala Biro Keuangan dan para Inspektur lingkup Inspektorat Jenderal KKP, serta para Menteri/Pimpinan Lembaga dari beberapa instansi lain yang menjadi entitas lingkup AKN IV yaitu: Kementerian Maritim dan Investasi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
"Kami menargetkan LK KKP Tahun 2019 ini dapat meraih opini WTP sebagaimana LK KKP Tahun 2018 lalu, dan kami sangat optimis dapat meraih kembali opini WTP tersebut", ujar Inspektur Jenderal KKP, Dr. Muhammad Yusuf di Jakarta, Kamis 9 Januari 2020.
Keyakinan KKP bakal meraih opini WTP dari BPK tersebut ini tidak lepas dari arahan Menteri Kelautan dan Perikanan serta berbagai upaya yang telah dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal KKP bersama seluruh jajaran unit eselon I lingkup KKP. Mulai dari perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban keuangan.
Berbagai upaya tersebut meliputi:
1. Reviu Perencanaan dan Penganggaran, termasuk didalamnya Reviu RKA-KL.
2. Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa melalui probity audit, pemantauan PBJ, Reviu Pembayaran Pekerjaan, Pemantauan Penyelesaian Pemeliharaan, dan sebagainya.
3. Audit Kinerja Pelaksanaan Program/Kegiatan.
4. Evaluasi Sistem Pengendalian Internal.
5. Evaluasi PNBP.
6. Evaluasi Penyerapan Anggaran.
7. Pemantauan dan Evaluasi Program/Kegiatan Strategis Kelautan dan Perikanan.
8. Asistensi Penyusunan Laporan Keungan.
9. Reviu Laporan Keuangan
10. Audit dengan Tujuan Tertentu.
11. Pendampingan penyusunan tanggapan temuan BPK RI.
12. Mendorong percepatan penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK-RI, termasuk temuan pemeriksaan interim.
13. Pembenahan, penatausahaan dan pengelolaan aset BMN.
14. Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)
15. Pembentukan Kelompok Kerja Reviu Laporan Keuangan di Inspektorat Jenderal KKP.
Khusus terkait pembenahan penatausahaan dan pengelolaan Aset BMN, Inspektorat Jenderal KKP telah melakukan Reviu dan Pemantauan Tindak Lanjut pelaksanaan Re-Revaluasi Aset BMN sesuai pengelompokan prioritas, pemantauan Penetapan Status Penggunaan (PSP), Reviu atas Aset BMN yang akan dihapuskan, termasuk atas aset yang tidak diketahui keberadaannya, dan mendorong Kuasa Pengguna Barang di lingkungan KKP untuk segera melakukan penghapusan BMN sesuai dengan ketentuan dan perundangan yang berlaku.
Dalam rangka pembenahan akuntansi persediaan, Inspektorat Jenderal KKP juga mendorong tersusunnya kebijakan akuntansi persediaan yang diantaranya mengatur SOP Penghitungan Persediaan Biota Ikan/sejenisnya dan SOP Pencatatan Persediaan Pakan Ikan, khususnya pakan yang diproduksi secara mandiri, serta SOP/Pedoman tentang pengendalian persediaan BBM di Kapal Pengawas Perikanan dan Kapal Latih dan Kapal Riset.
.png)
Berita Lainnya
Ketum PMRI Rusli Effendi Ajak 2,3 Juta Masyarakat Riau Rantauan Mantapkan Komitmen Perjuangan Riau Jadi Daerah Istimewa, Libatkan Tokoh Nasional
Pandangan Praktisi Hukum Riau: OTT KPK terhadap Gubernur Riau Sarat Kejanggalan Prosedural
Warga Surabaya dan Sidoarjo Soroti Kerja Nyata dan Momen Haru Silaturahmi Adies Kadir
Meutya Hafid Menteri Komdigi Ingatkan Pemda Jangan Abaikan PWI
Raih 52 Suara Akhmad Munir Terpilih Ketua Umum PWI Pusat, Tiga Formatur Disepakati
Kongres Persatuan PWI Segera Dilaksanakan, SC dan Peserta Kongres Sudah Disepakati
Klarifikasi : Nilamsari & Arief Budiyanto, Dua Mantan Direksi PT. Sari Kreasi Boga,Tbk. Sudah Resmi Mundur Juni 2024
Akhiri Perseteruan Hendry CH Bangun dan Zulmansyah Sekedang Sepakat Kongres Persatuan PWI Digelar Paling Lambat Agustus 2025