Satres Narkoba Polres Inhu Ringkus Oknum PNS dan P3K Paruh Waktu
Amir Luthfi Ucapkan Selamat HUT ke-76 Kabupaten Kampar
Menjelang Berakhinya Masa Jabatan, Wabup DKI Akan Tuntaskan Janji Politik Anis
Jakarta, Nusaperdana.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria mengatakan, dirinya bersama Anies Baswedan akan menyelesaikan sejumlah janji politiknya sebelum menyelesaikan tugasnya pada Oktober 2022.
"Sisa waktu yang ada ya delapan bulan ke depan kita pastikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang sudah disepakati dengan DPRD akan kita tuntaskan ya sesuai dengan visi misi program," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (7/1) malam seperti dilansir dari Merdeka.com.
Sementara itu, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, bahwa setelah tahun 2020, pelaksanaan Pilkada akan digelar serentak secara keseluruhan pada 2024. Nantinya kekosongan jabatan dari Oktober 2022 sampai 2024 akan diisi oleh penjabat sementara.
Sebelumnya, Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menyatakan pihaknya mencatat sebanyak enam program Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menjadi sorotan selama tahun 2021.
Yakni mulai dari penanganan banjir hingga penyelenggaraan Formula E. Kata dia, ada tiga program kerja Anies yang tidak dijalankan.
"Sebut saja normalisasi sungai, rumah DP nol rupiah, dan OK-OCE. Tiga hal itu realisasinya jalan di tempat tahun ini," kata Gembong di Jakarta, Selasa (21/12/2021).
Gembong menjelaskan normalisasi untuk pencegahan banjir di Ibu Kota belum pernah dikerjakan sejak tahun 2018. Namun, dia menyatakan Pemprov DKI justru melaksanakan program sumur resapan yang menghabiskan anggaran hingga Rp 411 miliar.
Dia menyatakan pembangunan sumur resapan tidak memperhatikan sejumlah aspek. Kemudian mengenai rumah DP nol rupiah hanya terealisasi sebanyak 967 unit pada tahun 2021.
Lalu untuk program Oke-Oce pada tahun 2021 baru 6.000 dari 281.812 UMKM yang berhasil mendapatkan akses permodalan.
"Ini jauh dari harapan rakyat Jakarta, karena waktu itu program ini justru yang digadang-gadang orang mampu menyerap tenaga kerja," paparnya.
Selanjutnya, Gembong juga menyatakan terdapat beberapa program yang tidak berjalan. Yaitu pembangunan LRT dan rehabilitasi total bangunan sekolah.(red/dana)

Berita Lainnya
Negara dalam Genggaman Korporasi: Oligarki Tambang, Kapitalisme Liberal, dan Ketimpangan yang Menganga
Indonesia Pimpin Dewan HAM PBB, Mafirion: Momentum Perkuat Kepemimpinan Global
Kementerian Kehutanan Tegaskan Kehadiran Penyidik Kejagung Hanya untuk Pencocokan Data
Kejari Tabanan Tetapkan Tersangka Korupsi LPD Pacung, Sepanjang 2025 Selamatkan Keuangan Negara Rp2,6 Miliar Lebih
Ketum PMRI Rusli Effendi Ajak 2,3 Juta Masyarakat Riau Rantauan Mantapkan Komitmen Perjuangan Riau Jadi Daerah Istimewa, Libatkan Tokoh Nasional
Pandangan Praktisi Hukum Riau: OTT KPK terhadap Gubernur Riau Sarat Kejanggalan Prosedural
Warga Surabaya dan Sidoarjo Soroti Kerja Nyata dan Momen Haru Silaturahmi Adies Kadir
Meutya Hafid Menteri Komdigi Ingatkan Pemda Jangan Abaikan PWI