Mafia Tanah Berulah, Polda Kepri Tangkap Pelaku Pemalsuan Sertifikat
Warga Bangkinang Ditangkap Satreskrim Polres Kampar, Ini Kasusnya
Tepat di Hari Bhayangkara, Polsek LBJ Borgol Dua Tersangka Kasus Narkoba
Menjelang Berakhinya Masa Jabatan, Wabup DKI Akan Tuntaskan Janji Politik Anis

Jakarta, Nusaperdana.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria mengatakan, dirinya bersama Anies Baswedan akan menyelesaikan sejumlah janji politiknya sebelum menyelesaikan tugasnya pada Oktober 2022.
"Sisa waktu yang ada ya delapan bulan ke depan kita pastikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang sudah disepakati dengan DPRD akan kita tuntaskan ya sesuai dengan visi misi program," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (7/1) malam seperti dilansir dari Merdeka.com.
Sementara itu, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, bahwa setelah tahun 2020, pelaksanaan Pilkada akan digelar serentak secara keseluruhan pada 2024. Nantinya kekosongan jabatan dari Oktober 2022 sampai 2024 akan diisi oleh penjabat sementara.
Sebelumnya, Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menyatakan pihaknya mencatat sebanyak enam program Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menjadi sorotan selama tahun 2021.
Yakni mulai dari penanganan banjir hingga penyelenggaraan Formula E. Kata dia, ada tiga program kerja Anies yang tidak dijalankan.
"Sebut saja normalisasi sungai, rumah DP nol rupiah, dan OK-OCE. Tiga hal itu realisasinya jalan di tempat tahun ini," kata Gembong di Jakarta, Selasa (21/12/2021).
Gembong menjelaskan normalisasi untuk pencegahan banjir di Ibu Kota belum pernah dikerjakan sejak tahun 2018. Namun, dia menyatakan Pemprov DKI justru melaksanakan program sumur resapan yang menghabiskan anggaran hingga Rp 411 miliar.
Dia menyatakan pembangunan sumur resapan tidak memperhatikan sejumlah aspek. Kemudian mengenai rumah DP nol rupiah hanya terealisasi sebanyak 967 unit pada tahun 2021.
Lalu untuk program Oke-Oce pada tahun 2021 baru 6.000 dari 281.812 UMKM yang berhasil mendapatkan akses permodalan.
"Ini jauh dari harapan rakyat Jakarta, karena waktu itu program ini justru yang digadang-gadang orang mampu menyerap tenaga kerja," paparnya.
Selanjutnya, Gembong juga menyatakan terdapat beberapa program yang tidak berjalan. Yaitu pembangunan LRT dan rehabilitasi total bangunan sekolah.(red/dana)
Berita Lainnya
Akhiri Perseteruan Hendry CH Bangun dan Zulmansyah Sekedang Sepakat Kongres Persatuan PWI Digelar Paling Lambat Agustus 2025
PWI Kalbar Rumuskan Masa Depan Jurnalisme di Bumi Khatulistiwa
PWI Pusat Minta Segera Gelar Perkara Kasus Cash Back dan Tolak Restorative Justice
Ratusan Kader GMNI Jaksel Gelar Aksi Tolak Revisi UU TNI di DPR RI
Kapolri Pimpin Sertijab Sejumlah Pejabat Polri, Kadivhumas Polri: "Rotasi untuk Perkuat Kinerja Institusi"
Dugaan KTP Ganda di Jajaran Direksi Telkomsel, CERI Siapkan Laporan Resmi ke Polisi
Wah, Presiden Prabowo Kirim Bunga Anggrek ke Megawati
Sempat Dilaporkan Hilang, Zaki Anak berusia 8 Tahun Asal Merak Ditemukan di Rumah Makan di Provinsi Riau