“Strukturnya saat ini sedang dibuat, UEA nanti akan investasi juga, dengan Soft Bank nanti saya akan bertemu kembali dengan Masayoshi di Davos, Swiss. Presiden Joko Widodo rencananya pada bulan Februari akan memutuskan, negosiasi kami akan angkanya ada di sekitar 30-40 miliar USD, rencana Ibukota baru nanti akan dibagi kedalam klaster-klaster, seperti klaster pendidikan, kesehatan dan lainnya. Yang jelas, semua itu di bawah kendali kita,” tambahnya.

Omnibus Law

Kemudian, terkait dengan dengan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law, Menko Luhut mengharapkan Omnibus Law bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi sekitar 5 hingga 6 persen pada tahun 2024.

“Minggu depan rencananya Omnibus Law akan dibahas di parlemen, kami optimis ekonomi akan tumbuh, sekaligus juga akan menarik minat para investor yang akan menanamkan investasinya di Indonesia,” ujarnya.

Lebih lanjut, Menko Luhut menjelaskan, dalam proses penyusunan RUU Omnibus Law, pemerintah akan melibatkan semua stake holder, Menko Luhut pun menyatakan bahwa RUU Omnibus Law nantinya akan berfungsi sebagai penyelaras dari regulasi atau UU yang sudah ada.

“Kita menghindari adanya tumpang tindih regulasi, Omnibus Law ini akan mensinergikan regulasi lain untuk kemudian diselaraskan,” jelasnya.

Pembelian Kapal Bakamla

Dalam kesempatan tersebut, Menko Luhut juga menjelaskan mengenai rencana pembelian kapal ocean going atau sekelas fregat dengan kemampuan jelajah jarak jauh untuk menunjang operasional Badan Keamanan Laut (Bakamla).

“Omnibus Law akan masuk minggu depan ke parlemen, intinya kita mau coast guard atau Bakamla itu berperan penuh, mengenai kapal, Menteri Pertahanan berencana akan beli kapal ocean going sepanjang 143-150 meter, dan dibeli dari galangan kapal di Denmark, jadi kapal yang bisa menjelajah dengan cakupan jauh dan bebas sekelas fregat,” ujarnya.

Terkait dengan kebijakan perikanan di Kepulauan Natuna, Menko Luhut memaparkan, bahwa segala hal di antaranya mengenai rencana para nelayan yang akan dikirim ke Natuna untuk mendukung Sentra Perikanan disana, menurutnya hal tersebut akan berdasarkan kepada hasil studi yang saat ini masih berlangsung. 

“Studi sedang dibuat dan dari hasil studi maka akan terjawab semua, jadi Menteri KKP yang akan eksekusi, studi ini adalah dasarnya. Penegakan hukum tetap akan Bakamla, hasil studi yang akan menjadi dasar kita, para ahli perikanan akan kita kumpulkan, kebijakan itu akan keluar setelah hasil studi keluar,” tutup Menko Luhut.