Konsep investasi hijau dalam tahap awal akan menyasar hasil pertanian, perikanan Papua dan Papua Barat yang berpotensi untuk diekspor, serta ekowisata. "Kami memiliki komoditas yang siap ditingkatkan dan dikembangkan seperti kakao, kopi Arabika, dan pala. Kami juga memiliki rumput laut dan kopi Robusta yang tumbuh baik di Papua, serta budaya, lingkungan, laut di Papua yang menawarkan banyak peluang untuk ekowisata," kata Menko Luhut.

Menko Luhut berharap, konsep investasi ramah lingkungan yang akan diterapkan di Papua dan Papua Barat bisa memacu pertumbuhan ekonomi di tanah Papua. "Jadi dengan adanya investasi, masyarakat akan memulai kegiatan ekonomi. Perekonomian alam tumbuh dan orang bisa mendapatkan manfaat sosial darinya," imbuh Menko Luhut.

Untuk mengoptimalkan modal alam yang dimiliki, Menko Luhut menyatakan pemerintah berkomitmen melindungi, melestarikan, dan mengelola ekosistem Papua dan Papua Barat secara berkelanjutan. Komitmen pemerintah, menurut Menko Luhut, ditunjukkan melalui pengembangan prakarsa pembangunan rendah karbon; moratorium konsesi perkebunan kelapa sawit; hingga moratorium konsesi hutan alam primer dan lahan gambut.

"Hutan dan ekosistem Papua dan Papua Barat perlu dijaga agar tetap utuh. Pemerintah akan memberikan kerangka kebijakan sementara pelaku bisnis perlu menyediakan investasi dan dukungan. Kolaborasi ini hanya dapat dilakukan secara efektif jika pemerintah daerah, masyarakat, kelompok adat, bisnis lokal, kelompok agama dan organisasi masyarakat sipil dapat bekerja bersama dan saling mendukung," kata Menko Luhut.

Komitmen Pemerintah Indonesia Menjadikan Indonesia Ibukota Alami Dunia
 
Menko Luhut mengungkapkan bahwa “Indonesia adalah ibukota alami dunia’. Negara yang  terdiri dari 17.500 pulau ini menurut Menko Luhut merupakan rumah bagi hutan hujan terbesar ketiga di dunia. Luas kawasan hutan Indonesia menurutnya tercatat sekitar 125,9 juta hektar yang merupakan 63,7% dari luas daratan Indonesia. Selain itu 15% dari semua spesies di planet ini dapat ditemukan di Indonesia dan Indonesia merupakan negara dengan keanekaragaman hayati laut paling banyak di dunia. 

Lebih lanjut Menko Luhut menilai, potensi Hutan bakau Indonesia mencapai 3 juta hektar yang merupakan sepertiga dari cadangan karbon pesisir global merupakan sebuah potensi yang  dapat dikelola dalam rangka berkontribusi terhadap penanganan perubahan iklim dunia. “Indonesia memiliki wilayah karbon terkaya di dunia, kita memiliki sekitar 75 persen-80 persen karbon kredit dunia," ujar Menko Luhut.

Stok karbon di Indonesia menurut Menko Luhut padat dan tak tergantikan.  Sekali hilang mereka tidak dapat dipulihkan dalam kerangka waktu yang berarti dan akan mengurangi anggaran karbon global.

”Hilangnya karbon yang tidak dapat dipulihkan dalam sumber daya alam ini, terutama lahan gambut, hutan bakau dan hutan tropis yang utuh akan mewakili debit permanen pada sisa anggaran karbon global," kata Menko Luhut.

Menyadari potensi Indonesia yang memiliki modal alam dunia tersebut, oleh karena itu melalui konsep Investasi Hijau di Papua dan Papua Barat,  Pemerintah Indonesia menurut Menko Luhut sangat serius berkomitmen mendukung peta jalan dan segala infrastrukturnya dalam rangka juga mencapai tujuan Presiden Republik Indonesia mengembangan ekonomi berkelanjutan yang sejahtera dan adil di Indonesia untuk memacu pertumbuhan ekonomi yang secara sosial dan inklusif terhadap lingkungan.

Menko Luhut menyampaikan pesan pribadi Presiden Joko Widodo bahwa Presiden sangat menyukai program Kredit Karbon sehingga bermanfaat bagi Indonesia.  Ditegaskan olehnya bahwa Indonesia akan mengambil peran penting bagi penangan perubahan iklim dunia dan SDG “Presiden kita senang bahwa sektor swasta dapat terlibat dalam masalah ini dan masyarakat kolaborasi masyarakat, tetapi dia ingin mengingatkan semua pemangku kepentingan untuk tetap berada di koridor yang telah ditentukan, untuk menjaga transparansi, semua demi kebaikan planet kita," ungkap Menko Luhut.

Sebagai informasi, pertemuan tingkat tinggi Investasi Hijau dan juga dihadiri oleh Menteri Pertanian, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Kepala BKPM, Gubernur Papua Barat, Wakil Gubernur Papua,  Wakil Menteri Parekraf, dan Deputi  Kementerian Koodinator Perekonomian.

 Editor : Redaksi