Karena itu, pihaknya di komisi yang membidangi pembangunan daerah akan memanggil pihak-pihak terkait. "Ini harus dipertanyakan. Kenapa bisa tak selesai, dan kenapa bisa tunda bayar," lanjutnya.

Ke depan, DPRD Kuansing memberikan solusi kepada Pemkab Kuansing. Terutama PUPR, agar persoalan yang sama tidak terulang lagi. "PUPR dan Pokja harus selektif dan obyektif dalam memilih kontraktor. Mereka harus punya komitmen untuk membangun. Punya tanggungjawab bekerja. Tidak asal jadi. Ini harus ditekankan ke depan," sarannya.

Dan bagi rekanan yang perusahaannya kena blacklist, Politisi Golkar Kuansing ini mengingatkan, agar jangan ada tawar menawar. Karena perusahaan di-black list, tentu sudah melanggar aturan. 

"Tak bisa main-main soal pembangunan ini. Kalau tak siap, tentu masyarakat yang rugi. Dan ini kebutuhan masyarakat. Maka, harus dikerjakan dengan baik. Tidak asal selesai, " sesal Romi.

Meski tidak merinci proyek mana saha yang pengerjaan nya tidak tuntas, namun Romi mengingatkan pemerintah untuk mensegerakan pelaksanaan kegiatan tahun 2020 ini.

"Jangan sampai terulang lagi, ini baru minggu pertama Januari. Segerakan pelaksanaan APBD, dan OPD harus pula segera melelang kegiatan, agar tidak terlambat seperti yang terjadi saat ini, " tutup Romi.