Trending
+
Tingkatkan Silaturahmi Usai Idul Fitri, IKTD Duri Gelar Halal Bi Halal
Dibaca : 258 Kali
Bupati Bengkalis Hadiri Halal Bi Halal PDI-Perjuangan se-Provinsi Riau
Dibaca : 230 Kali
Kemnkumham Wilayah Riau Verifikasi Faktual LBHK Markfen Justice
Dibaca : 355 Kali
Wakil Bupati Inhil Ikuti Lokakarya BNPB
Nusaperdana.com, Indragiri Hilir - Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), H Syamsuddin Uti (SU) mengikuti lokakarya Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Selasa (8/10/2019) di Graha BNPB Jakarta Timur.
Lokakarya Optimalisasi Pencegahan dan Penaggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) serta Kabut Asap ini diikuti Wakil Bupati Inhil didampingi Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Inhil, Yusfik.
Lokakarya Optimalisasi Pencegahan dan Penaggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) serta Kabut Asap tahun 2019 yang dipimpin Kepala BNPB Letjend Doni Monardo ini, melibatkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Badan Meteorologi Klimatotogi dan Geofisika (BMKG), Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ( KLHK), Badan Restorasi Gambut ( BRG), Kementrian PUPR, Kemenko Bidang Perekonomian, Triputra Group, Pejabat pejabat daerah kabupaten kota terdampak karhutla dan kabut asap.
Tujuan pertemuan agar seluruh komponen bertanggung jawab menjaga agar tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan. Dalam kesempatan ini disepakati pencegahan harus lebih diutamakan dari pada penanggulangan.
"Beberapa upaya itu di antaranya sosialisasi dan kampanye penyadartahuan pencegahan karhutla, penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran, dan penguatan keteknikan pencegahan karhutla. Penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran, dan penguatan keteknikan pencegahan karhutla," terang Doni.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Doni Monardo mengingatkan bahwa kebakaran hutan dan lahan bisa menjadi ancaman bencana yang bersifat permanen apabila tidak segera diselesaikan.
"Permasalahan karhutla sudah ada dari tahun-tahun yang lalu dan terus berulang. Penyebabnya pun selalu sama, yang mana 99% karhutla terjadi atas ulah manusia. Faktor cuaca ditambah fenomena El Nino juga menjadi faktor meluasnya karhutla tersebut," papar Doni
Lebih lanjut, Doni mengatakan, Pemerintah saat ini tengah mencari solusi berupa teknologi agar bisa menciptakan inovasi pembukaan lahan dengan tidak menggunakan cara-cara pembakaran.
Wakil Bupati Kabupaten Inhil, H Syamsuddin Uti mengapresiasi respons pemerintah atas peristiwa kebakaran hutan dan lahan yang terjadi belakangan ini.
"Alhamdulillah, hari ini bersama Bupati dan Walikota se-Indonesia ikut menghadiri Lokakarya. Ini merupakan bentuk kepedukian dan perhatian pemerintah atas persoalan karhutla yang tengah kita hadapi," kata Wakil Bupati.
Pada kesempatan tersebut, dihadapan seluruh peserta Lokakarya Se-Indonesia Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir mendapat apresiasi dari BNPB pusat dalam hal penanganan kebakaran lahan dan hutan, dimana sampai saat ini berhasil meminimalkan titik Hotspot bahkan sampai pada 0 Hotspot.
Atas penghargaan yang diberikan pemerintah pusat, Wakil Bupati Inhil mewakili Pemerintah Kabupaten Inhil mengucapkan terima kasih dan berkomitmen untuk terus melakukan segala upaya guna mengantisipasi terjadinya Karhutla.
"Peristiwa ini sudah cukup meninggalkan duka bagi kami. Kabut asap akibat karhutla telah menjadi hambatan segala aspek kehidupan, khususnya Kabupaten Indragiri Hilir. Semoga ke depan fenomena karhutla dan kabut asap tidak terulang lagi," tandas Wakil Bupati.
Berita Lainnya
LAMR Provinsi Lanjutkan Gugatan Kepada PT. CPI dan Pertamina
Soal Putusan Sengketa Pilkades, Ketua Fraksi PKB DPRD Halsel Sebut Keputusan Bupati Sudah Tepat
Kapolres Inhil Ungkap Kronologis dan Aliran Dana Kasus Penahanan Tug Boat dan Tongkang Milik PT THIP
Bupati dan Wakil Bupati Asahan Hadiri Halal Bihalal Akbar PPP Kabupaten Asahan
Anugrah Kemahasiswaan Prestasi Polbeng 2020
Pria 50 Tahun Dihabisi Anak Kandungnya Sendiri
Penelusuran: Perda No 7 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum Banyak Dilanggar, Salah Satu di Desa Bina Baru
Wabup Inhil Terima Penghargaan Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2022