Nusaperdana.com, Kampar - Salah seorang keamanan kantor PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Provinsi Riau, arogan dan menghalangi wartawan dalam menjalan tugas. Itu dapat dikenakan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. dan Diduga anggota keamanan tersebut berasal dari anggota kesatuan yang telah dipecat.

Kejadian tersebut Rabu siang 5 Juli 2023 empat orang wartawan media online ingin konfirmasi dikantor  PHR Petapahan Kecamatan Tapung   Kabupaten Kampar terkait adanya usaha galian tanah kuning/timbun untuk kegiatan PHR yang dikerjakan oleh sub kontraktor PHR di daerah Kota Batak Kecamatan Tapung.

Para wartawan hanya konfirmasi terkait adanya kegiatan usaha tanah kuning/timbun kepada pihak PHR dikantor Petapahan, tapi sayangnya salah seorang keamanan PHR yang memakai baju biasa menghalangi para wartawan masuk untuk menemui pimpinan PHR dikantor Petapahan. Adu mulut pun terjadi antara awak media dengan  oknum anggota yang telah dipecat dari kesatuan nya dan dipekerjakan oleh PHR.

"Tidak ada urusan wartawan dengan PHR, kalian tidak boleh masuk dan perusahaan ini milik Negara dan tidak mungkin PHR bekerja melanggar aturan," kata oknum keamanan PHR yang tidak mau disebut namanya.

Menanggapi hal tersebut anggota LPPNRI Kabupaten Kampar Daulat Panjaitan kepada wartawan di Tapung dengan tegas mengatakan," Oknum keamanan PHR yang bertugas dikantor PHR Petapahan Kecamatan Tapung yang arogan tersebut adalah Marpaung dan ia tidak layak menjadi keamanan di PHR, karena prilakunya melebihi dari tugas nya sebagai keamanan dan juga arogan kepada wartawan disaat wartawan menjalankan tugasnya," kata Daulat Panjaitan.

Diterangkan lebih lanjut oleh Daulat Panjaitan, informasi yang kami dapatkan bahwa Marpaung telah dipecat dari anggota TNI dan sekarang ini Marpaung bekerja sebagai keamanan dan Intel di PHR. Wajar saja sikap Marpaung arogan dan tidak menghargai wartawan dalam bekerja, karena ia dipecat dari kesatuan nya.

"Kami meminta kepada PHR agar memecat Marpaung sebagai keamanan di PHR, kalau dipertahankan Marpaung bekerja akan merusak nama PHR ke depan," harap Daulat Panjaitan.

Ia Juga mengatakan, Bagi seseorang yang dengan sengaja menghalangi wartawan menjalankan tugasnya dalam mencari, memperoleh dan menyebarluaskan informasi dapat dikenakan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers," pungkasnya