Bupati Inhil HM Wardan Minta Disdik Segera Proses Gaji Guru Bantu Provinsi

Bupati Inhil HM Wardan Minta Disdik Segera Proses Gaji Guru Bantu Provinsi

Nusaperdana.com, Inhil - Bupati Inhil HM Wardan menginstruksikan Kepada Dinas Pendidikan agar segera memproses Gaji Guru Bantu Provinsi yang sampai pertengahan Maret 2022 belum tersalurkan.

Instruksi penggesaan pengeluaran gaji Guru Bantu Provinsi tersebut secara langsung disampaikan Bupati Inhil HM Wardan saat rapat laporan fisik dan keuangan APBD bantuan keuangan Provinsi melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik maupun Non Fisik dan tugas pembantuan, yang dilaksanakan pada lantai 5 aula kantor Bupati Selasa 16 Maret 2022.

"Saya sudah berkomunikasi dengan kepala dinas pendidikan provinsi Riau bahwa tidak ada kendala dalam proses transfer tinggal menunggu pengajuan dari dinas pendidikan kabupaten, menanggapi hal tersebut saya meminta kepada dinas pendidikan Inhil agar segera mempercepat proses penggajian untuk guru bantu," Ungkap Bupati Inhil HM WARDAN.

Pada kesempatan tersebut Bupati Inhil HM WARDAN juga menyampaikan bahwa perhatian khusus diberikan kepada Para guru bantu, karna pencetus awal keberadaan Guru bantu se-provinsi Riau merupakan hasil dari Gagasan dirinya Sewaktu menjabat Sebagai kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau.

" Oleh karna itulah jika mendapat kabar bahwa Guru bantu mendapat masalah keterlambatan proses Penggajian, saya merasa turut merasa Bersalah," ungkapnya.

Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri hilir M.Irwan mengatakan, Penggajian Guru bantu provinsi sedang berproses dan sesegera mungkin akan diajukan kepada dinas pendidikan provinsi Riau.

"insyaALLAH pada Mulan Maret ini, sebanyak 367 orang Guru bantu provinsi Dikabupaten Indragiri hilir akan mendapatkan haknya selama tiga Bulan Gaji," ucap Kadisdik Inhil.

Pada kesempatan tersebut Kepala dinas pendidikan Inhil menyampaikan bahwa, beberapa waktu yang lalu perwakilan Disdik provinsi Riau telah memperifikasi ulang data keseluruhan total jumlah guru bantu provinsi, yang pada awalnya berjumlah 422 orang, setelah dilakukan pendataan ulang SK tahun 2016 - 2021 terjaring sebanyak 19 orang yang merupakan sisipan, sehingga jumlah keseluruhan guru bantu provinsi saat ini yang masih menjadi kewenangan provinsi sebanyak 367 orang.



[Ikuti Nusaperdana.com Melalui Sosial Media]



Tulis Komentar