Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meminta kepada masyarakat tidak perlu khawatir khususnya yang belum berhasil gabung pada program ini. Pasalnya, program ini masih menyisakan sekitar 30 gelombang atau batch lagi hingga akhir tahun.
Bahkan, kata Airlangga program ini akan terus dibuka setiap tahunnya hingga periode terakhir kabinet Indonesia Maju di bawah pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres Ma'ruf Amin.
"Kartu Pra Kerja ini bukan program untuk hari ini saja, tapi ini program terus sampai 5 tahun ke depan sehingga tentu setiap masyarakat punya kesempatan untuk ikut di batch berikutnya," kata Airlangga dalam program Blak-blakan yang tayang di detikcom, Jumat (17/4/2020).
Airlangga pun membocorkan kisi-kisi bagi masyarakat yang ingin daftar dan diterima mudah menjadi peserta Kartu Pra Kerja. Perlu diketahui, kriteria calon peserta yang ditentukan pemerintah adalah warga negara Indonesia (WNI) harus berumur 18 tahun ke atas dan tidak sedang menempuh pendidikan formal hingga pekerja yang baru saja terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).
Kisi-kisi yang pertama, kata Airlangga seluruh peserta harus memiliki motivasi yang kuat. Menurutnya, dalam proses registrasi nantinya para peserta mengisi kuisioner yang tujuannya untuk mengetahui motivasi calon peserta untuk mengikuti program ini.
"Kemarin kami bertemu dengan salah satu yang terkena PHK karena dia punya motivasi malah membantu istrinya membuat kue, kemudian membuka akses dari pekerjaan sebelumnya untuk memperluas pasar. Jadi motivasi itu perlu dalam situasi seperti sekarang," jelasnya.
"Jadi siapapun bisa memperoleh fasilitas ini asal aktif, jadi kalau pasif ya nggak bisa," tambahnya.
Kisi-kisi yang berikutnya adalah seorang korban PHK. Menurut Airlangga dalam proses pengisian kuesioner ada kolom yang mengkonfirmasi calon peserta merupakan korban PHK atau bukan. Jika dijawab iya, maka peserta itu menjadi prioritas untuk mengikuti program Kartu Pra Kerja.
Hanya saja, kata Airlangga, konfirmasi tersebut tidak boleh asal isi atau mengaku sebagai korban PHK demi menjadi peserta Kartu Pra Kerja. Sebab, pemerintah akan memverifikasi kuesioner tersebut dengan database kependudukan (Dukcapil) di Kemendagri, Data Pokok Kependidikan (Dapodik) di Kemendikbud dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kementerian Sosial. Sehingga akan mudah dilacak siapa yang benar-benar korban PHK atau bukan.
Selanjutnya, Airlangga bilang proses pendaftaran harus dilakukan secara individu. Sebab, para calon peserta yang berhasil registrasi akan mengikuti tes umum yang nantinya kembali diverifikasi. Sehingga untuk menjadi peserta tidak bisa menitip.
"Nggak bisa titip, dan kedua tidak bisa cari joki. Karena kami melihat salah satu untuk menghindari joki dengan ada kaitan motivasi," ungkap dia.
.png)
Berita Lainnya
Tambah Lagi, Utang Luar Negeri RI Jadi Rp 5.602 T
Percepatan Vaksinasi di Agustus,Target 2 Juta Dosis Per Hari
Penangkal Virus Corona Akhirnya Ditemukan oleh Seorang Peneliti Asal Surabaya
Banyak Pemudik Pakai Travel Gelap, Perlukah Transportasi Dibuka Lagi?
Bertemu Presiden Jokowi, Tony Blair Sebut Pemindahan Ibu Kota Visi Luar Biasa
Presiden Dorong Reformasi Lembaga Keuangan Non - Bank
Hari Perempuan Internasional, Sri Mulyani Ingin Perempuan Buktikan Pantas Jadi Pemimpin
Kemenag: Daftar Nikah Bisa Online, Akadnya Setelah Tak Ada Virus Corona