Dinas Kelautan Dan Perikanan Inhil Taja FGD Peningkatan Ekonomi Produktif Pelaku Usaha Perikanan


Nusaperdana.com, Indragiri Hilir - Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Inhil menaja kegiatan Fokus Group Discussion Peningkatan Ekonomi Produktif Pelaku Usaha Perikanan Kabupaten Inhil, Senin (22/7/2019) pagi, di Hotel Harmoni, Tembilahan. FGD digelar dengan tujuan untuk meningkatkan ekonomi produktif pelaku usaha perikanan sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan nelayan, pembudaya ikan, pelaku pengolahan hasil perikanan dan pelaku pemasaran hasil perikanan. Dalam kegiatan ini, pihak Dinas Perikanan Kabupaten Inhil menghadirkan 3 orang pemateri, diantaranya Kasubdi Pulau - Pulau Kecil dan Terluar Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil Dirjen Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Direktur LPMUKP Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan RI serta perwakilan BAPPEDA Kabupaten Inhil. FGD diikuti sekitar 35 orang peserta yang berasal dari 12 Kecamatan di Kabupaten Inhil, seperti Tembilahan, Tembilahan Hulu, Reteh, Tanah Merah, Enok, Concong, Kuindra, GAS, Kemuning, Keritang, Tempuling dan Kempas. Menurut Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Inhil, Mukhtar T, FGD juga ditujukan untuk memfasilitasi pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan RI serta BAPPEDA Kabupaten dengan para pelaku usaha perikanan terhadap potensi atau peluang yang dapat memberikan manfaat. "Saya berharap, diskusi antara para pelaku usaha perikanan dengan pihak pemerintah Kabupaten Inhil ini bisa berjalan interaktif," kata Mukhtar. Mukhtar mengungkapkan, beberapa waktu lalu, pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Inhil mengadakan pertemuan dengan Komisi II DPRD Kabupaten Inhil. Dalam pertemuan itu, diketahui ada sumber permodalan di Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. "Itu persis KUR. Kecil bunganya, lebih simpel. Banyak kita yang belum tahu. Disana ada keistimewaan bagi kita yang bergerak di bidang usaha perikanan," pungkas Mukhtar. Dalam memperjuangkan nelayan kecil, diungkapkan Mukhtar, pihak Pemerintah Kabupaten Inhil selalu menghadapi masalah keterbatasan APBD. Namun, lanjutnya, hal tersebut tidak menghentikan langkah untuk memperjuangkan para nelayan. "Kita berusaha tidak hanya di Kabupaten tapi di luar, Provinsi dan pusat bahkan juga CSR. Kita juga bekerjasama dengan Baznas. Ini upaya kita untuk membantu para nelayan kita," tutur Mukhtar. Dalam kesempatan ini, Mukhtar memaparkan tentang potensi perikanan di Kabupaten Inhil. Tidak hanya itu, Mukhtar juga mengimbau agar para nelayan atau pelaku usaha penangkapan ikan untuk tidak menggunakan racun atau peralatan tangkap yang dilarang oleh peraturan.



[Ikuti Nusaperdana.com Melalui Sosial Media]



Tulis Komentar