BANGKINANG, Nusaperdana.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kampar meminta Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang tidak menghentikan pelayanan kesehatan bagi warga miskin meski Pemda Kampar masih menunggak sebesar 8,8 miliar.

"Kita mengimbau kepada Pemerintah Daerah agar memprioritaskan masalah kesehatan rakyat miskin. Kapan perlu hentikan kegiatan fisik dan utamakan untuk biaya Jamkesda. Lebih baik lunasi hutang Jamkesda dari pada pembangunan fisik," tegas politisi PPP Kampar ini.

Permintaan itu disampaikan oleh anggota Komisi II, Habiburrahman dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang menghadirkan pihak RSUD Bangkinang, Dinas Kesehatan dan Asisten III Bupati Kampar, Senin, 6 September 2021.

RDP itu sendiri dipimpin oleh Ketua Komisis II, Zumrotun dan dihadiri oleh para anggota Komisi II lainnya.

Zumrotun minta Pemerintah Daerah untuk menyerahkan langsung anggaran Jamkesda ke RSUD Bangkinang, "biarkan RSUD yang mengelola sendiri dana Jamkesda," ucap politisi Gerindra.

Menurut Zumrotun layanan kesehatan bagi warga miskin adalah hal yang sangat penting sebagai bukti pelayanan pejabat bagi rakyatnya.

"Kalau tidak mampu menyelesaikan permasalahan Jamkesda lebih baik mundur saja sebagai pejabat dan jangan mengaku sebagai pelayanan masyarakat," tegas Zumrotun.

Berdasarkan desakan para wakil rakyat dalam RDP tersebut, akhirnya RSUD Bangkinang membuka kembali layanan warga miskin terhitung sejak Selasa, 7 September 2021.

Pemda Kampar juga diminta untuk menganggarkan biaya Jamkesda pada APBD-P 2021 ini.

Sebelumnya, Direktur RSUD Bangkinang, dr Asmara Fitrah Abadi menyatakan pihaknya menghentikan sementara pelayanan kesehatan warga miskin sebab Pemda Kampar menunggak tagihan Jamkesda sebesar 8,8 miliar. Tunggakan tersebut terhitung sejak tahun 2019 hingga 2021 ini.  (Redaksi)