Nusaperdana.com, Inhil - Pemerintah Daerah (Pemda) melalui Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menggelar rembuk stunting di aula Bapedda Jalan Akasia Tembilahan, Selasa (26/9/23).

Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Inhil H. Syamsuddin Uti, Kepala DP2KBP3A Inhil, Sirajuddin, Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Riau, M. Mulia Darma, dan Kepala Bapedda Inhil, Tuah Muhammad Syaifullah, serta seluruh peserta kegiatan yang terdiri dari berbagai unsur diantaranya Pemda, Forkopimda, Koordinator Program Maneger Satgas Stunting Provinsi Riau, Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah terkait, Camat, Kepala UPT Puskesmas, unsur perguruan tinggi unsur lembaga masyarakat.

H. Syamsuddin Uti mengatakan, bahwa pihaknya memiliki tanggung jawab untuk mengkoordinasikan, menyinergikan dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan stunting secara efektif, konvergen dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di lingkup Pemerintah Kabupaten Inhil.

"Bagian dari menjalankan tugas dan fungsi tersebut, makanya pada hari ini kami melaksanakan forum rembuk stunting, sebagai suatu langkah penting yang harus dilakukan pemerintah daerah untuk memastikan pelaksanaan rencana kegiatan intervensi pencegahan dan penurunan stunting dilakukan secara bersama-sama antara OPD penanggung jawab layanan dengan sektor/lembaga non-pemerintah dan masyarakat," ungkap S,U, sapaan akrab Ketua TPPS Kabupaten Inhil.

"Serta upaya dalam memperkuat komitmen semua pihak, sekaligus mengevaluasi setiap program dan tindakan yang telah kita lakukan dalam percepatan penurunan stunting di Kabupaten Inhil," tambahnya.

Kemudian, dikatakannya, dalam upaya penurunan stunting di Kabupaten Inhil tetap terus berlanjut. Seperti pelaksanaan edukasi dan pemenuhan gizi serta sanitasi perubahan perilaku khususnya kepada ibu hamil dan memastikan pertumbuhan bayi tetap baik mulai dari dalam kandungan sampai setelah lahir.

"Selaku ketua tim percepatan penurunan stunting, dalam kesempatan ini kami laporkan bahwa, prevalensi stunting tahun 2022 Kabupaten Inhil mengalami kenaikan angka stunting hingga mencapai 28.5%, naik 0,1% dari tahun sebelumnya yaitu 28.4%," tuturnya.

"Kondisi ini menunjukkan perlu adanya penanganan melalui sineri program-program dalam menurunkan angka stunting untuk mendukung capaian nasional 14% tahun 2024 melalui rembuk stunting ini kami minta kepada KPM satgas stunting provinsi riau untuk dapat memimpin diskusi dalam upaya penurunan prevalensi stunting di Kabupaten Inhil ini," imbuhnya.(Adv)