Advertorial
DPRD Kampar Awasi E-Warung Salurkan Program BSP ke KPM, Tak Boleh Dipaketkan

Nusaperdana.com, Kampar - Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kampar menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Sosial, Pendamping TKSK dan para e-warung, Senin, 10 Januari 2022.
Adapun pembahasan dalam RDP ini soal penyaluran Bantuan Sosial Pangan (BSP) atau sebelumnya disebut dengan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Program ini merupakan program Kementerian Sosial Republik Indonesia yang ditujukan untuk keluarga pra sejahtera di seluruh wilayah Indonesia tak terkecuali di Kabupaten Kampar
Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi II, Zumrotun dihadiri oleh para anggota dewan Habiburrahman, Iib Nursaleh, Jasnita Tarmizi, dihadiri Oleh Kepala Dinas Sosial, Muhammad beserta kepala bidang, dihadiri oleh pendamping TKSK serta turut dihadiri pula oleh perwakilan e-warung yang ada di beberapa kecamatan.
Dalam Rapat Dengar Pendapat itu anggota DPRD mengungkap, banyak menemukan bahwa e-warung yang menyalurkan program Bantuan Sosial Pangan (BSP) bukanlah warung sembako sebenarnya, melainkan banyak yang ditemukan warung sembako yang disulap seperti warung dadakan sekedar untuk menyalurkan bantuan pangan non tunai bagi warga pra sejahtera tersebut.
Selain itu, berdasarkan penelitian dewan, e-warung juga ada yang terindikasi mengambil untung terlalu tinggi dan tidak wajar.
Kata Iib Nursaleh, banyak ditemukan e-warung yang sebenarnya bukan warung sembako sebagaimana layaknya. e-warung ini sebenarnya merupakan gerai ponsel, tempat jahit, klinik dan sebagainya.
Masih menurut Komisi II, hal ini jelas menyalahi, karena yang berhak menyalurkan program bantuan BSP dari pemerintah ini adalah benar-benar warung sembako dengan syarat mempunyai mesin gesek uang elektronik dari bank.
Selain itu, e-warung sebagai penyedia komoditi pangan, tidak diperbolehkan untuk memaketnya sembako melainkan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) diberikan kesempatan untuk memilih komoditi sesuai dengan keinginannya sendiri dengan tetap memenuhi standar nutrisi yang telah dianjurkan pemerintah seperti memenuhi unsur karbohidrat, protein, sayuran, buah dan kacang-kacangan.
Kepala Dinas Sosial, Muhammad yang hadir dalam RDP itu juga mengingatkan e-warung soal larangan memaketkan sembako yaitu, dengan satu paket yang berisikan item yang sama yang dijual ke semua KPM yang berjumlah 200-an keluarga per e-warung.
"Jadi, yang dimaksud paket adalah, setiap KPM dari 1 sampai 200-an keluarga untuk setiap e-warung, menerima paket yang jenis item-nya seragam, itu yang dimaksud dengan paket, dan itu tidak boleh," ujar Muhammad. (advetorial)
Berita Lainnya
Begini Tanggapan Ketua DPRD Kampar Terkait 3 Orang Anggota DPRD Kampar Terseret Kasus
Polisi Berbagi Kebaikan: Satlantas Polres Kampar Edukasi Pelajar Baru SMA N 1 Koto Kampar Hulu tentang Keselamatan
Dugaan Pelabuhan Tikus di Kijang, Bintan Timur: Warga Minta Pihak Berwenang Bertindak
Diduga Mangkir 2 Kali, LPPNRI Desak Kejari Kampar Untuk Menjemput Paksa Oknum Anggota DPRD Kampar
DPP PPP Resmi Keluarkan SK DPW PPP Riau Kepemimpinan Baru Sah di Jabat H. Ikbal Sayuti
Sinergi Pertamina Hulu Rokan dan Pertamina Lubricants Wujudkan Injeksi Perdana Surfaktan PHR24 di Proyek CEOR Balam South
Warga Bangkinang Ditangkap Satreskrim Polres Kampar, Ini Kasusnya
Malam Puncak HUT Bhayangkara ke-79 Polres Bengkalis Pecah, Deretan Tokoh Hadir, Ribuan Masyarakat Tumpah Ruah di Simpang Jengkol