Jokowi Mulai 'Razia' Alokasi Anggaran Daerah untuk Corona
Nusaperdana.com, Jakarta - Sejak Indonesia diterpa wabah Covid-19, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menyerukan agar dilakukan realokasi dan refocusing anggaran. Instruksi kebijakan itu bukan hanya diterapkan di pemerintah pusat tapi juga hingga pemerintah provinsi, kabupaten dan kota.
Setelah sekian minggu, Jokowi mulai memeriksa sudah seberapa banyak pemerintah di daerah melakukan hal itu. Jokowi meminta laporannya saat membuka rapat terbatas dengan topik Laporan Tim Gugus Tugas Covid-19.
"Saya minta di-update berapa persen kabupaten, provinsi dan kota yang telah melakukan kegiatan realokasi anggaran dan refocusing APBD," ujarnya melalui video conference, Senin (6/4/2020).
Jokowi menekankan, realokasi dan refocusing anggaran merupakan hal yang sangat penting di tengah situasi pandemi saat ini. Anggaran-anggaran belanja yang dianggap tidak penting seperti perjalanan dinas bisa dimanfaatkan untuk kegiatan menanggulangi wabah Covid-19 dan dampaknya.
"Karena ini penting sekali. Jangan sampai ini kita juga terlambat. Terutama berkaitan dengan jaring pengaman sosial agar segera bisa dinikmati oleh masyarakat," tutupnya.
Saat membuka ratas pagi ini Jokowi juga menyampaikan beberapa hal. Seperti kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), pembebasan napi untuk mencegah penyebaran Covid-19.

Berita Lainnya
DPW Perempuan Bangsa Kepulauan Riau Resmi Dilantik, Hj. Helmiaty Basri Siap Pimpin Penguatan Peran Perempuan di Kepri
Seorang Remaja Diperkosa 27 Pria di Sampang, Komisi XIII: Kejar Seluruh Pelaku, Pastikan Korban Pulih dan Peroleh Keadilan
Kapolri Serahkan Bantuan Peralatan Karhutla di Riau, Ingatkan Ancaman El Nino dan Prioritaskan Pencegahan
Kapolri Resmikan 80 Jembatan Merah Putih Presisi, Total 110 Unit Perkuat Konektivitas dan Kesejahteraan Masyarakat Riau
Komisi III DPR Minta Polri Cari Pihak Bertanggung Jawab di Korupsi Batu Bara yang Picu Blackout: Bongkar Seluruh Jaringannya!
Tragedi di Intan Jaya: Ibu Hamil Jadi Korban Tembakan, DPR Desak Investigasi Transparan
Korlantas Polri Tunda Operasi Patuh 2026, Ditlantas Polda Riau Ajak Masyarakat Tetap Tertib Berlalu Lintas
Perkuat Kedaulatan Hukum Nasional, DPR Desak RUU HPI Batasi Penggunaan Hukum Asing dalam Kontrak Bisnis