BANGKINANG, Nusaperdana.com - Belum habis berita soal polemik mobil dinas, kini muncul pula persoalan yang sangat penting mengagetkan publik, yaitu pelayanan berobat warga miskin dihentikan.

Adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang, dr Asmara Fitrah Abadi yang menyampaikan pihaknya kini untuk sementara waktu menghentikan pelayanan kesehatan bagi warga miskin lantaran Pemda Kampar menunggak tagihan Jamkesda atau Jaminan Kesehatan Daerah. Tak tanggung-tanggung, katanya tunggakan mencapai angka yang fantastis, yakni mencapai 8,8 miliar.

Dia menuturkan, tunggakan sebesar itu terhitung sejak tahun 2019 sampai tahun 2021 ini.

"Kita hentikan sementara layanan Jamkesda sampai dibayarkan tagihan 8,8 miliar dari tahun 2019 hingga sekarang," ungkap dr Ifie, sapaan akrabnya saat dihubungi wartawan, Sabtu, 4 September 2021.

Untuk alasan mengapa tunggakan sejak 2019 lalu itu belum dibayarkan, Ifie menyarankan wartawan untuk bertanya ke Dinas Kesehatan.

"Untuk alasan mengapa menunggak, silahkan ditanya ke Dinas Kesehatan atau ke Pemda (Kampar)," ucap Ifie.

Informasi dari Ifie ini cukup mengagetkan terutama bagi warga kurang mampu. Karena sebelumnya RSUD Bangkinang banyak melayani berobat warga miskin. Bahkan untuk memberikan pelayanan maksimal, Direktur RSUD memberikan kelonggaran perihal warga yang belum melengkapi dokumen administrasi kependudukan seperti KTP, KK dan keterangan tidak mampu dan berbagai dokumen pendukung lainnya tetap dilayani dengan catatan, syarat dokumen disusul dua atau tiga hari setelah pasien dirawat.

Sebelumnya, Pemda Kampar juga tengah disorot dalam hal transparansi pengelolaan kendaraan dinas. Dimana Panitia Khusus DPRD Kampar atau Pansus tengah bekerja mendata jumlah mobil dinas serta siapa-siapa saja yang menguasai mobil-mobil tersebut.

Pansus juga meminta Pemda mengumpulkan seluruh mobil dinas agar bisa dicek satu per satu. Termasuk Pansus juga ingin mengetahui siapa-siapa saja yang menguasai mobil-mobil tersebut. 

Namun sayang, sebulan lebih Pansus yang diketuai Muhammad Ansar bekerja, eksekutif belum menyodorkan data falid. 

Pansus juga mengungkap Bupati Kampar menguasai 5 mobil dinas yang diantaranya 1 berada di Jogja dan 1 lagi berada di Jakarta. Hal itu juga senada dengan yang diungkap oleh Sekda Yusri.(Redaksi)