Nusaperdana.com, Jakarta - Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) pekan depan mulai melakukan investigasi atas aduan masyarakat yang mengeluhkan tagihan listrik membengkak.
Belakangan ini masyarakat memang dibuat gaduh dengan tagihan listriknya yang lebih tinggi dari biasanya. Menyikapi itu, Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kemenko Marves, Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan minggu depan mulai dilakukan investigasi.
"Baru minggu depan mulai investigasi," kata dia kepada detikcom melalui pesan singkat, Minggu (14/6/2020).
Mulai Senin 15 Juni, dia menjelaskan pihaknya akan mulai bergerak dengan melakukan konsolidasi terhadap data pengaduan yang masuk.
Lanjut dia, hari berikutnya, tim dari Kemenko Marves akan melakukan pertemuan dengan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM dan dilanjutkan ke pihak PT PLN (Persero).
"Senin konsolidasi data pengaduan, Selasa kita akan check dengan Dirjen Kelistrikan, dan mulai komunikasi dengan PLN, termasuk meminta record meteran pengadu yang masuk," tambahnya.
Purbaya pada kesempatan sebelumnya mendapatkan informasi dari PLN mengenai penyebab adanya lonjakan tagihan listrik yang dialami pelanggan.
"Kalau penjelasan PLN clear, katanya di suatu waktu ada keadaan mereka tidak bisa datang langsung melakukan cek. Tapi setelah COVID ukurannya jelas, sehingga ada adjustment. Apalagi pas COVID banyak yang di rumah," tuturnya dalam konferensi pers virtual, Selasa (9/6/2020).
Meski begitu, dia menekankan, kementerian yang dikomandoi Luhut Binsar Pandjaitan tersebut akan melakukan investigasi dengan mengirimkan tim.
.png)
Berita Lainnya
DPW Perempuan Bangsa Kepulauan Riau Resmi Dilantik, Hj. Helmiaty Basri Siap Pimpin Penguatan Peran Perempuan di Kepri
Seorang Remaja Diperkosa 27 Pria di Sampang, Komisi XIII: Kejar Seluruh Pelaku, Pastikan Korban Pulih dan Peroleh Keadilan
Kapolri Serahkan Bantuan Peralatan Karhutla di Riau, Ingatkan Ancaman El Nino dan Prioritaskan Pencegahan
Kapolri Resmikan 80 Jembatan Merah Putih Presisi, Total 110 Unit Perkuat Konektivitas dan Kesejahteraan Masyarakat Riau
Komisi III DPR Minta Polri Cari Pihak Bertanggung Jawab di Korupsi Batu Bara yang Picu Blackout: Bongkar Seluruh Jaringannya!
Tragedi di Intan Jaya: Ibu Hamil Jadi Korban Tembakan, DPR Desak Investigasi Transparan
Korlantas Polri Tunda Operasi Patuh 2026, Ditlantas Polda Riau Ajak Masyarakat Tetap Tertib Berlalu Lintas
Perkuat Kedaulatan Hukum Nasional, DPR Desak RUU HPI Batasi Penggunaan Hukum Asing dalam Kontrak Bisnis