Nusaperdana.com, Jakarta - Pemerintah menaikkan anggaran Program Keluarga Harapan (PKH) dari Rp 29,13 triliun menjadi Rp 37,4 triliun atau bertambah Rp 8,27 triliun. Kenaikan anggaran ini untuk meredam dampak virus Corona atau COVID-19.
Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Askolani menjelaskan pemerintah biasanya memberikan bantuan empat kali dalam setahun atau per kuartal. Khusus April sampai tiga bulan ke depan, bantuan yang diberikan akan dobel.
"Bahwa PKH akan diekspan untuk diberikan satu triwulan tambahan. PKH selama ini 10 juta rumah tangga dia diberikan empat kali dalam setahun. Tapi, khusus April sampai tiga bulan akan ditambah satu triwulan oleh Kemensos, pemerintah. Sehingga manfaat yang akan diterima keluarga PKH di triwulan II menjadi dobel untuk mendukung bantuan sosial kepada masyarakat," paparnya dalam video conference, Rabu (8/4/2020).
Askolani mengatakan, kebijakan itu sudah bisa direalisasikan Kementerian Sosial (Kemensos) dengan pagu anggaran yang sudah ada.
"Dan mereka melaksanakan dari pagu yang sudah ada di tahun 2020 Rp 29,13 triliun. Dalam waktu dekat pagu ini akan diusulkan tambah Rp 8 triliun oleh Kemensos setelah disetujui Menkeu pagunya ini akan menjadi Rp 37 triliun. Implementasi kebijakan sudah bisa dilaksanakan April dan menggunakn pagu Rp 29,13 oleh Kemensos," paparnya.
Sementara, Direktur Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu Andin Hadiyanto merinci, manfaat yang diterima masyarakat dalam program ini juga mengalami kenaikan. Sebutnya, ibu hamil dari Rp 3 juta menjadi Rp 3,750 juta per tahun, anak usia dini dari Rp 3 juta menjadi Rp 3,750 juta per tahun, siswa SD dari Rp 900 ribu menjadi Rp 1,250 juta per tahun.
Lalu siswa SMP dari Rp 1,5 juta menjadi Rp 1,875 juta per tahun, siswa SMA dari Rp 2 juta menjadi Rp 2,5 juta, disabilitas dari Rp 2,4 juta menjadi Rp 3 juta, dan lansia dari Rp 2,4 juta menjadi Rp 3 juta.
"Tidak hanya naik volume tapi kualitas bantuan yang diberikan juga naik," tutupnya.
.png)
Berita Lainnya
PWI Kalbar Rumuskan Masa Depan Jurnalisme di Bumi Khatulistiwa
PWI Pusat Minta Segera Gelar Perkara Kasus Cash Back dan Tolak Restorative Justice
Ratusan Kader GMNI Jaksel Gelar Aksi Tolak Revisi UU TNI di DPR RI
Kapolri Pimpin Sertijab Sejumlah Pejabat Polri, Kadivhumas Polri: "Rotasi untuk Perkuat Kinerja Institusi"
Dugaan KTP Ganda di Jajaran Direksi Telkomsel, CERI Siapkan Laporan Resmi ke Polisi
Wah, Presiden Prabowo Kirim Bunga Anggrek ke Megawati
Sempat Dilaporkan Hilang, Zaki Anak berusia 8 Tahun Asal Merak Ditemukan di Rumah Makan di Provinsi Riau
Dirut PLN dan Keluarga Naik GA 0716 Plesiran ke Australia Saat Siaga Nataru, Perjalanan Dinas Fiktif Mencuat