Nusaperdana.com,Bengkalis - Pelayanan Roro yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan di tengah masyarakat selalu menjadi atensi bagi DPRD Kabupaten Bengkalis baik itu masalah antrean, kebersihan maupun ketertiban, dalam hal itu perlu kejelasan dari Dishub dan OPD teknis lainnya yang bersangkutan dengan operasional pelayanan Penyeberangan  Ro-Ro ini.

Kata Ketua DPRD Khairul Umam dalam rapat gabungan Komisi DPRD Kabupaten Bengkalis dengan menghadirkan perusahaan pelayaran PT. Jembatan Nusantara dan PT. Atosim Lampung Pelayaran, bertempat di Lantai II Ruang Paripurna DPRD, Selasa (14/03/2023).

Namun di disisi lain kinerja Dishub dalam meningkatkan sarana dan prasarana, fasilitas dan metode pelayanan di apresiasi oleh Ketua Komisi II H. adri selaku mitra kerja.

"Tetapi masih dengan beberapa catatan yang perlu diperhatikan diantaranya sistem E-Ticketing belum maksimal memberikan dampak signifikan di dalam konsep pengaturan antrean karena masih ada yang dapat menerobos, begitu juga dengan penyusunan kendaraan, serta kebersihan yang harus dijadikan prioritas karena hal tersebut berdampak pada masyarakat," kata H. Adri.

Kadis Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Agus Sofyan mengatakan apa yang telah disampaikan oleh dewan menjadi masukan bagi dinas dalam memperbaiki pelayanan yang ada di Ro-Ro ini, "Kami akan mencari solusi terbaik dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat Kabupaten Bengkalis dan terkait E-Ticketing sedang dicari formulanya supaya tidak terjadi lagi terobosan antrean melalui evaluasi bersama rekan-rekan di dinas, bagaimana caranya untuk bisa mensterilisasi jalur E-Ticketing ini," terangnya.

"Terkait kebersihan akan diupayakan melakukan peningkatan, kami juga berharap kerja sama dari para penumpang untuk sama-sama menjaga kebersihan setelah menggunakan toilet," ungkap Manager Perusahaan PT. JN.

Wakil Ketua Komisi II Ruby Handoko juga mengingatkan kepada Kepala Dinas Perhubungan untuk lebih memperhatikan jadwal keberangkatan Ro-Ro, jangan sampai banyak masyarakat yang mengeluh karena antrean panjang karena terjadi keterlambatan keberangkatan Kapal.

"Begitu juga dengan sepeda motor yang yang selalu menunggu di ujung jembatan harus ditertibkan karena mengganggu kendaraan mobil yang ingin keluar dari kapal," tegasnya.

Anggota Komisi II Rianto mengusulkan terkait permasalahan penerobosan antrean yang ada di Ro-Ro untuk disampaikan kepada Bupati agar dibuat MoU bersama dalam menyelesaikan masalah ini.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis Sofyan sepakat dengan Komisi II yang mana apa saja yang disepakati nanti betul-betul dijalankan karena ini menjadi  perhatian bagi seluruh pihak untuk mensukseskan visi misi Bupati Bengkalis yaitu Bermasa.

Selain itu Anggota DPRD lainnya Simon Lumban Gaol, H. Zamzami, Zamzami Harun dan Sanusi juga menyampaikan terkait pelayanan Roro yang sampai saat ini masih belum berjalan secara maksimal, harapannya harus ada kerja sama antara pemerintah dengan pengelola kapal agar pelayanan berjalan sesuai dengan keinginan masyarakat.**