Nusaperdana.com,Bengkalis - Kabupaten Bengkalis sukses menekan angka stunting. Dari 21,9 persen di 2021 menjadi 8,4 persen di akhir 2022. Terendah di Provinsi Riau.

Meski capaian prevalensi stunting Kabupaten Bengkalis sudah rendah, bahkan dibawah target nasional. Namun, kita jangan lengah.

Intervensi program dan kegiatan penurunan stunting harus tetap dijalankan secara berkelanjutan.

Intruksi tersebut secara tegas disampaikan Bupati Kasmarni diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Andris Wasono saat membuka Forum Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Bengkalis.

Kegiatan dilaksanakan di Lantai IV Kantor Bupati Bengkalis, Selasa 21 Maret 2023.

Melalui forum yang dilaksanakan, seluruh pemangku kepentingan diminta menyamakan persepsi dan membuat rencana kerja yang lebih cepat, tepat dan terarah.

Peran Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) diminta lebih nyata dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

"Kita berharap dengan kinerja dan strategi yang maksimal, di 2024 Kabupaten Bengkalis zero stunting", harapnya.

Bupati juga mengingatkan tentang pentingnya keakuratan dan keterpaduan data stunting.

Untuk itu, Bupati instruksikan agar TPPS segera menyusun "Satu Data Stunting" sebagai media monitoring dan evaluasi pelaporan.

Terkait upaya penurunan stunting, salah satu cara yang bisa dilakukan dengan memanfaatkan bantuan keuangan khusus satu milyar, satu kecamatan, satu desa dan kelurahan.

"Manfaatkan anggaran tersebut secara baik dan tepat sasaran. Salah satunya untuk penanganan stunting", pesannya.

Sebelum mengakhiri, Bupati turut menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih Forkopimda yang telah memberikan dukungan penuh terhadap penurunan stunting di Negeri Junjungan.

"Terkhusus Pak Dandim 0303 dan Ketua Persit 0303 yang telah menjadi orang tua asuh anak stunting", ungkapnya.

Sementara itu, mewakili ketua TPPS Kabupaten Bengkalis Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, H Hambali menuturkan berbagai langkah nyata akan terus dilakukan dalam penurunan stunting.

Seperti, pemberian makanan tambahan bagi balita, edukasi gizi seimbang, sanitasi layak bagi keluarga dan ibu hamil.

Edukasi kesehatan reproduksi bagi remaja, keterampilan pengolahan bahan makanan lokal untuk makanan pendamping ASI dan makanan sehat, serta pengecekan rutin bagi ibu hamil.**