Alasan di Balik Belum Dibukanya Pra Kerja Gelombang Keempat
Nusaperdana.com, Jakarta - Program Kartu Pra Kerja cukup diminati meski dihujani kritik. Namun setelah geombang ketiga berakhir, Project Management Officer (PMO/manajemen pelaksana) hingga saat ini belum membuka pendaftaran gelombang keempat. Ada apa gerangan?
Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan saat ini program Pra Kerja gelombang keempat dalam proses penyesuaian. Sebab pembukaan pendaftaran dalam gelombang ini nantinya juga akan dilakukan secara offline.
"Untuk gelombang keempat kita lagi siapkan, selain online dan offline juga mengikuti new normal. Jadi kita siapkan dulu dari segi tarif, dari segi pendaftaran, dari segi whitelist. Sehingga tentu kita butuh waktu untuk penyesuaian. Jadi tetap akan dilaksanakan," tuturnya dalam wawancara eksklusif Blak-blakan dengan detikcom beberapa hari lalu.
Airlangga menepis tanggapan pendaftaran gelombang keempat tak kunjung dibuka lantaran program tersebut dihujani kritikan. Dia menegaskan dengan penerapan tatanan kehidupan normal baru atau new normal maka skema pendaftaran Kartu Pra Kerja juga akan diubah salah satunya secara offline.
"Ya memang kita siapkan yang offline, yang offline ini kan juga berbeda dengan desain awal. Karena offline ini situasinya new normal, Jadi semua harus menyesuaikan terhadap perkembangan dan dinamika yang ada," ucapnya.
Untuk pendaftaran Kartu Pra Kerja secara offline nantinya juga akan diprioritaskan untuk daerah-daerah yang relatif aman dari pandemi virus Corona atau daerah hijau.
"Ini juga nanti dibuka berbasis daerah-daerah yang sudah hijau (yang diutamakan). Ini yang kita harus monitor, jadi offline bisa di mana, kapan, dan berapa besar kapasitasnya," tutupnya.

Berita Lainnya
DPW Perempuan Bangsa Kepulauan Riau Resmi Dilantik, Hj. Helmiaty Basri Siap Pimpin Penguatan Peran Perempuan di Kepri
Seorang Remaja Diperkosa 27 Pria di Sampang, Komisi XIII: Kejar Seluruh Pelaku, Pastikan Korban Pulih dan Peroleh Keadilan
Kapolri Serahkan Bantuan Peralatan Karhutla di Riau, Ingatkan Ancaman El Nino dan Prioritaskan Pencegahan
Kapolri Resmikan 80 Jembatan Merah Putih Presisi, Total 110 Unit Perkuat Konektivitas dan Kesejahteraan Masyarakat Riau
Komisi III DPR Minta Polri Cari Pihak Bertanggung Jawab di Korupsi Batu Bara yang Picu Blackout: Bongkar Seluruh Jaringannya!
Tragedi di Intan Jaya: Ibu Hamil Jadi Korban Tembakan, DPR Desak Investigasi Transparan
Korlantas Polri Tunda Operasi Patuh 2026, Ditlantas Polda Riau Ajak Masyarakat Tetap Tertib Berlalu Lintas
Perkuat Kedaulatan Hukum Nasional, DPR Desak RUU HPI Batasi Penggunaan Hukum Asing dalam Kontrak Bisnis