Ini Kata Jokowi soal Ditolaknya Sawit RI di Eropa
Nusaperdana.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak gentar jika minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) tanah air tak diminati Eropa karena kampanye negatif.
Pasalnya, melalui implementasi program biodiesel 30 persen alias (B30), dikatakan Jokowi akan meningkatkan permintaan CPO dalam negeri.
"Justru ini, menjadikan kita lebih mandiri. Tidak tergantung pada pasar ekspor, tidak bergantung pada negara lain yang ingin beli CPO kita," kata Jokowi di SPBU MT. Haryono, Jakarta, Senin (23/12/2019).
Jokowi pun tak peduli jika produk CPO tanah air tidak laku di pasar Eropa. CPO dalam negeri bisa diserap sendiri untuk kebutuhan B30.
"Kamu nggak beli apa-apa, saya pakai sendiri. Kamu nggak beli nggak apa-apa, saya konsumsi sendiri di dalam negeri. Daya tawar kita menjadi lebih kuat. Ngapain kita tergantung oleh negara lain kalau konsumsi di dalam negeri bisa memakainya. Apalagi ini energi bersih," tegasnya.
Lebih lanjut Eks Gubernur DKI Jakarta ini mengungkapkan bahwa seiring meningkatkan program biodiesel, maka permintaan CPO dalam negeri pun meningkat.
Pemerintah sendiri menargetkan implementasi B40 pada tahun 2020 dan B50 awal 2021.
"Akan tidak mudah kita untuk ditekan-tekan oleh negara manapun terutama melalui kampanye negatif yang dilakukan beberapa negara terhadap ekspor CPO kita. Karena kita memiliki pasar dalam negeri yang sangat besar," ungkapnya.**

Berita Lainnya
DPW Perempuan Bangsa Kepulauan Riau Resmi Dilantik, Hj. Helmiaty Basri Siap Pimpin Penguatan Peran Perempuan di Kepri
Seorang Remaja Diperkosa 27 Pria di Sampang, Komisi XIII: Kejar Seluruh Pelaku, Pastikan Korban Pulih dan Peroleh Keadilan
Kapolri Serahkan Bantuan Peralatan Karhutla di Riau, Ingatkan Ancaman El Nino dan Prioritaskan Pencegahan
Kapolri Resmikan 80 Jembatan Merah Putih Presisi, Total 110 Unit Perkuat Konektivitas dan Kesejahteraan Masyarakat Riau
Komisi III DPR Minta Polri Cari Pihak Bertanggung Jawab di Korupsi Batu Bara yang Picu Blackout: Bongkar Seluruh Jaringannya!
Tragedi di Intan Jaya: Ibu Hamil Jadi Korban Tembakan, DPR Desak Investigasi Transparan
Korlantas Polri Tunda Operasi Patuh 2026, Ditlantas Polda Riau Ajak Masyarakat Tetap Tertib Berlalu Lintas
Perkuat Kedaulatan Hukum Nasional, DPR Desak RUU HPI Batasi Penggunaan Hukum Asing dalam Kontrak Bisnis