Konglomerat Diminta Dukung Gerakan Ekonomi Kerakyatan
Nusaperdana.com, Jakarta - Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir berharap sektor usaha mikro kecil menengah (UMKM) bisa menjadi gelombang ekonomi kerakyatan dan pilar kekuatan ekonomi bangsa.
Haedar mengatakan, saat ini, perekonomian bangsa masih dikuasi segelintir pengusaha besar yang jumlahnya berbanding terbalik dengan para pelaku UMKM.
"Namun dalam prinsip Muhammadiyah, kami tidak ingin dan tidak mengusulkan pengusaha yang besar itu dikecilkan,"ujar Haedar di Yogyakarta 21 Desember 2019.
Haedar meminta agar pengusaha besar dan mapan di Indonesia untuk percaya dan tidak merasa terancam oleh kekuatan ekonomi yang bergerak di masyarakat.
Haedar berharap agar rakyat beserta kepentingan ekonominya itu memiliki akselerasi yang tinggi dengan dukungan pengusaha besar yang sudah mapan.
"Sebab kalau sekelompok kecil yang menguasai sumber sumber ekonomi ini mau berbagi dengan rakyat, akan terwujud ekonomi gotong royong," ujarnya.
Bahkan, kata Haedar, jika segelintir pengusaha yang menguasai sumber ekonomi itu mau berbagai dengan rakyat maka akan mendapatkan berkah.
"Pengusaha atau konglomerat itu jika mau berbagi dengan rakyat, maka dia akan dapat perlindungan dan simpati dari rakyat. Dan Tuhan pun akan memberkahi sikap berbagi itu," ujarnya.**

Berita Lainnya
DPW Perempuan Bangsa Kepulauan Riau Resmi Dilantik, Hj. Helmiaty Basri Siap Pimpin Penguatan Peran Perempuan di Kepri
Seorang Remaja Diperkosa 27 Pria di Sampang, Komisi XIII: Kejar Seluruh Pelaku, Pastikan Korban Pulih dan Peroleh Keadilan
Kapolri Serahkan Bantuan Peralatan Karhutla di Riau, Ingatkan Ancaman El Nino dan Prioritaskan Pencegahan
Kapolri Resmikan 80 Jembatan Merah Putih Presisi, Total 110 Unit Perkuat Konektivitas dan Kesejahteraan Masyarakat Riau
Komisi III DPR Minta Polri Cari Pihak Bertanggung Jawab di Korupsi Batu Bara yang Picu Blackout: Bongkar Seluruh Jaringannya!
Tragedi di Intan Jaya: Ibu Hamil Jadi Korban Tembakan, DPR Desak Investigasi Transparan
Korlantas Polri Tunda Operasi Patuh 2026, Ditlantas Polda Riau Ajak Masyarakat Tetap Tertib Berlalu Lintas
Perkuat Kedaulatan Hukum Nasional, DPR Desak RUU HPI Batasi Penggunaan Hukum Asing dalam Kontrak Bisnis