Nusaperdana.com, Pekanbaru - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau tengah melakukan assessment untuk calon pejabat eselon II. Kegiatan itu mendapat dukungan dari semua pihak. Termasuk DPRD Riau.

Di mana, kepala dinas (kadis) yang menjabat saat ini dinilai sudah waktunya untuk diganti. Maka dari itu, Gubernur Riau selaku pimpinan tertinggi diminta untuk mengutamakan kualitas pejabat. 

Seperti disampaikan Ketua Fraksi PPP DPRD Riau Husaimi Hamidi kepada Wartawan, Rabu (18/12/2019) kemarin.

Menurut dia, gubernur harus profesional dalam menseleksi pejabat yang akan memimpin organisasi perangkat daerah (OPD). Jangan sampai karena ada faktor kedekatan atau tim sukses sewaktu kampanye kemudian dijadikan pejabat.

"Pak gubernur harus profesional. Jangan sampai karena ada faktor x lah. O dia turut membantu waktu kampanye. Atau ada kedekatan khusus. Kalau tak mampu jangan dipakai," tukas Husaimi.

Soal adanya isu eksodus pejabat dari Kabupaten Siak ke lingkup pemprov, Husaimi mengaku tidak bisa melarang. Karena hal tersebut memang sepenuhnya hak prerogatif gubernur.

Akan tetapi, pesan doa, penunjukan pejabat tetap harus memiliki standar kompetensi yang terukur. Meski ia meminta agar gubernur tetap mempertimbangkan aspek kedaerahan.

"Karena kan Riau ini tidak hanya Siak saja. Harus ada keterwakilan daerah juga. Intinya harus profesional. Jangan kayak sekarang ini. Setiap kali hearing banyak kadisnya tak paham. Makanya kami coret semua anggaran yang kadisnya ketika ditanya tak paham," pungkasnya.

Ia berharap agar assesment pejabat eselon II bisa segera diselesaikan. Bila perlu ketika tahun anggaran baru masuk, seluruh kepala dinas yang ada sudah berganti dengan yang baru.

Sehingga pelaksanaan APBD 2020 bisa dijalankan dengan semangat baru. Sesuai dengan target serta visi dan misi Pemprov Riau kedepan.

"Biar ada semangat baru. Sebisanya cepat, tepat dan akurat. Terpenting adalah aspek profesionalitas. Jangan sampai ada faktor lain," tambahnya.**