Nusaperdana.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo kembali menegaskan bahwa pembangunan dan rencana pemindahan ibu kota yang hingga saat ini terus dimatangkan bukan semata memindahkan lokasi maupun gedung-gedung pemerintahan. Di balik rencana tersebut, terdapat perubahan pola pikir, pola kerja, dan perubahan sistem secara menyeluruh yang hendak dicapai.
Demikian disampaikan Kepala Negara dalam acara Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan Tahun 2020 di The Ritz-Carlton Jakarta pada Kamis, 16 Januari 2020.
"Yang ingin kita pindahkan nanti adalah sebuah perubahan pola pikir, perubahan pola kerja, perubahan sistem yang semuanya akan baru. Jangan berpikir bahwa kita ingin memindahkan lokasi atau gedungnya. Tidak seperti itu," ujarnya.
Pemerintah juga telah memiliki sebuah gagasan besar dan konsep mengenai ibu kota baru tersebut. Seperti tergambar dalam konsep gagasan Nagara Rimba Nusa yang menggambarkan ibu kota baru nantinya sebagai kota yang ramah lingkungan.
"Sangat hijau, green city, smart city, compact city, autonomous city. Karena yang kita gunakan nanti autonomous vehicle dan electric vehicle di kota, selain itu enggak boleh," tuturnya.
Selain itu, menurut Presiden, membangun ibu kota baru juga berarti membangun reputasi dan kepercayaan. Dalam sejumlah kesempatan, Kepala Negara juga pernah mengatakan bahwa ibu kota baru ini nantinya akan bertaraf internasional dan akan menjadi sebuah lompatan bangsa.
Maka itu, pemerintah tak segan untuk menimba pengalaman dari sejumlah figur internasional yang memang memiliki pengalaman dan kapasitas baik di bidang pengembangan kota itu sendiri maupun sarana dan sistem pendukungnya.
"Misalnya Syekh Mohammed bin Zayed Al Nahyan memiliki pengalaman dalam merombak total Abu Dhabi, membangun kota baru yang namanya Masdar City dan memiliki reputasi yang sangat baik di dunia. Kemudian Masayoshi Son (CEO SoftBank) juga memiliki reputasi yang baik di bidang teknologi dan keuangan," ucap Presiden.
"Bapak Tony Blair juga sama, memiliki reputasi yang baik di bidang pemerintahan. Saya kira yang ingin kita bangun ini adalah trust internasional terhadap apa yang ingin kita kerjakan," tandasnya.
.png)
Berita Lainnya
Negara dalam Genggaman Korporasi: Oligarki Tambang, Kapitalisme Liberal, dan Ketimpangan yang Menganga
Indonesia Pimpin Dewan HAM PBB, Mafirion: Momentum Perkuat Kepemimpinan Global
Kementerian Kehutanan Tegaskan Kehadiran Penyidik Kejagung Hanya untuk Pencocokan Data
Kejari Tabanan Tetapkan Tersangka Korupsi LPD Pacung, Sepanjang 2025 Selamatkan Keuangan Negara Rp2,6 Miliar Lebih
Ketum PMRI Rusli Effendi Ajak 2,3 Juta Masyarakat Riau Rantauan Mantapkan Komitmen Perjuangan Riau Jadi Daerah Istimewa, Libatkan Tokoh Nasional
Pandangan Praktisi Hukum Riau: OTT KPK terhadap Gubernur Riau Sarat Kejanggalan Prosedural
Warga Surabaya dan Sidoarjo Soroti Kerja Nyata dan Momen Haru Silaturahmi Adies Kadir
Meutya Hafid Menteri Komdigi Ingatkan Pemda Jangan Abaikan PWI