Nusaperdana.com, Bengkalis - Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Bengkalis terkait Ranperda RPJMD Bupati Bengkalis tahun 2021-2026 dijawab oleh Bupati Bengkalis Kasmarni pada rapat paripurna sekaligus pembentukan Panitia Khusus (Pansus) yang dilaksanakan pada Senin, (28/06/2021).

Rapat masih dipimpin oleh ketua DPRD H. Khairul Umam dengan didampingi wakil Sofyan dan Syaiful Ardi. Usai kuorum terpenuhi pimpinan rapat langsung mempersilahkan Bupati Bengkalis menyampaikan jawabannya.

Bupati Bengkalis Kasmarni memberikan apreasi setinggi-tingginya atas seluruh perhatian yang diberikan anggota DPRD melalui saran, masukan dan rekomendasi yang disampaikan oleh tujuh fraksi DPRD.

"Semoga niat baik dan usaha kita bersama ini menjadi bagian penting dalam upaya memaduserasikan berbagai pandangan, ide dan gagasan demi terwujudnya satu tujuan yakni pembangunan yang berkeadilan, merata dan dapat dinikmati oleh seluruh lapissan masyarakat Kabupaten Bengkalis," ucap Kasmarni.

Setelah jawaban bupati, dibentuk langsung Pansus RPJMD Kabupaten Bengkalis yang diketuai H. Adri dan wakil Irmi Syakip Arsalan. Ada beberapa tanggapan yang disampaikan oleh anggota DPRD Bengkalis sebelum rapat ditutup.

Seperti Hendri yang menyampaikan mengenai Pokir hibah, ia meminta adanya evaluasi oleh pemerintah daerah terkait kekurangan-kekurangan yang ada sehingga Pokir hibah tidak dapat diakomodir. Jika tidak dapat dilaksanakan di tahun 2021, diminta dimasukkan kedalam RKPD tahun 2022.

Selanjutnya, Al Azmi meminta kepada Pemkab Bengkalis untuk menyediakan beasiswa bagi masyarakat yang tinggal di daerah terpencil yang selama ini tidak terjangkau oleh pemerintah daerah.

"Kemudian mengenai perpindahan Chevron ke Pertamina perlu diadakan rapat lintas komisi untuk mempersiapkan hal ini karena menyangkut PAD Kabupaten Bengkalis," ujar Al Azmi.

Surya Budiman menyampaikan masukannya mengenai pariwisata Rupat, "Sebelumnya ketika Pansus RIPPARKAB mengunjungi kementerian Pariwisata ada saran yang perlu menjadi perhatian bersama, yaitu dengan memprioritaskan pembangunan pariwisata Rupat tidak hanya melalui proposal yang diusulkan tetapi disarankan untuk membuat event pariwisata yang skala nasional sehingga bisa mengundang pemerintah pusat ke daerah."

Disisi lain, Sanusi berpendapat terkait alih kelola blok rokan, disampaikannya hingga hari ini DPRD belum ada gambaran umum tentang pembagian untuk daerah terkait DBH, hal ini perlu diketahui bersama karena berhubungan dengan PAD.

Sanusi juga memberi saran kepada bupati terkait perusahaan lokal yang beroperasi di Kabupaten Bengkalis, masih sedikit sekali perusahaan lokal yang diberi ruang yang seluasnya untuk berinvestasi bersama perusahaan besar yang ada di Kabupaten Bengkalis.

"Selanjutnya tentang CSR, tim CSR yang dibentuk selama ini diharapkan harus aktif karena program CSR yang dilakukan perusahaan digunakan untuk membantu ekonomi kerakyatan di daerah."

"Saran dan masukan dari anggota DPRD akan dicatat dan ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah. Hal-hal yang disampaikan akan dikoordinasikan bersama-sama dan diharapkan kepada OPD yang terkait untuk mengkoordinir apa yang disampaikan oleh anggota DPRD," tutup Bupati Bengkalis menanggapi.**