Nusaperdana.com, Tapung Raya – Amarah Pemuda Pancasila (PP) Tapung Raya memuncak. Selama tiga hari penuh, 16 hingga 18 Februari 2026, massa PP Tapung Raya memastikan akan turun ke jalan menuntut keadilan atas dugaan ketidakadilan yang dilakukan subkontraktor Pertamina Hulu Rokan (PHR) di wilayah Tapung Raya, Kabupaten Kampar, Riau.

Aksi ini bukan sekadar unjuk rasa biasa. PP Tapung Raya menyebutnya sebagai peringatan keras bagi PHR, subkontraktor, dan pemerintah daerah yang dinilai selama ini tutup mata terhadap penderitaan masyarakat lokal di tengah gempuran industri migas.

“Tapung Raya ini bukan tanah kosong, bukan wilayah tanpa pemilik. Tapi hari ini kami diperlakukan seolah-olah tidak ada. Putra daerah hanya dijadikan penonton di negeri sendiri,” tegas Ketua PAC PP Tapung, Salman Alfarizi, dengan nada keras.

PP Tapung Raya menilai aktivitas subkontraktor PHR selama ini sarat ketimpangan. Rekrutmen tenaga kerja disebut tidak transparan, pengusaha lokal dipinggirkan, dan dampak sosial-lingkungan dibiarkan tanpa tanggung jawab yang jelas.

“Setiap hari minyak diambil, keuntungan mengalir, tapi masyarakat lokal hanya kebagian debu, bising, dan janji manis. Ini ketidakadilan yang nyata,” kata Salman.

Aksi ini berada di bawah penanggung jawab Ketua PAC PP Tapung Salman Alfarizi, Ketua PAC PP Tapung Hilir Masrul Simbolon, serta Karakteker Ketua PAC PP Tapung Hulu Mardid. Ketiganya menegaskan, kemarahan ini bukan isu sesaat, melainkan akumulasi kekecewaan panjang masyarakat Tapung Raya.

Dalam aksi nanti, PP Tapung Raya akan menyampaikan lima tuntutan utama kepada manajemen PHR, subkontraktor, serta pemerintah daerah dan instansi terkait. Tuntutan tersebut disebut menyangkut keterbukaan rekrutmen, keberpihakan pada tenaga kerja lokal, serta keterlibatan pengusaha dan vendor daerah.

PP Tapung Raya menegaskan tidak anti investasi dan tidak memusuhi PHR. Namun mereka menolak keras pola eksploitasi yang dinilai hanya menguntungkan segelintir pihak.

“Kami tidak menolak PHR. Kami menolak ketidakadilan. Kalau Tapung Raya terus dijadikan ladang eksploitasi tanpa keberpihakan pada rakyat, maka perlawanan ini akan terus berlanjut,” ujar Salman.

PP Tapung Raya memastikan seluruh rangkaian aksi dilakukan secara terorganisir dan tertib. Namun satu pesan ditekankan dengan tegas: kesabaran masyarakat ada batasnya.

“Tapung Raya menuntut keadilan. Putra daerah wajib menjadi tuan di negeri sendiri,” tutupnya.