Rencana Kenaikan Biaya Haji Masih Dibahas
Nusaperdana.com, Jakarta - Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan saat ini belum ada kepastian kenaikan biaya haji.
Hal itu masih dalam pembahasan antara pemerintah, DPR dan Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
Wapres mengatakan masalah biaya haji ini masih akan dibahas Presiden Joko Widodo dengan jajaran kementerian dan lembaga terkait.
"Sekarang masih dikaji di DPR. Baru akan dibahas. Nanti dirataskan di rapat kabinet. Seperti apa nanti solusinya mengenai biaya haji. Apakah naik atau tidak," ujar Wapres Ma’ruf di kantornya.
Sebelumnya BPKH menyebut nilai riil dari biaya haji adalah sebesar Rp 72 juta.
Namun, yang dibayarkan masyarakat atau jemaah selama ini hanya setengahnya, atau sekitar Rp 35 juta.
Untuk mengejar angka tersebut BPKH memberikan subsidi hingga mencapai Rp6,9 triliun.
Dana subsidi tersebut diperoleh melalui penempatan dana haji di investasi dan bank.
Menurut Wapres, pemerintah sudah meminta BPKH untuk mengambil proyek-proyek investasi yang memang menguntungkan.
"Bukan hanya, sementara ini yang aman-aman saja. Berarti tidak ada kemajuan inovasi. Aman tapi bisa menguntungkan. Kalau tidak (tidak menguntungkan) artinya tidak ada kemajuan. Padahal BPKH dibuat untuk itu," pungkas Wapres.**
Berita Lainnya
Bagi Kamu Pencinta Iphone, Apel Rilis iPhone 14
KPK akan Lelang Tas Mewah dan Logam Mulia Hasil Sitaan Para Tersangka Korupsi, Berminat...
RUPS PLN, Amien Sunaryadi Diangkat Komisaris Utama dan Zulkifli Zaini Sebagai Direktur Utama PLN
47 Tower Apartemen Direncanakan Dibangun Bagi Para ASN di IKN
Menhub Raih Penghargaan Sebagai Pemimpin Perubahan Pembangunan Zona Integritas Bebas Korupsi
Tugas Pengawasan Pengadaan Barang dan Jasa Dibebankan Juga kepada BPKP
Strategi Herd Immunity untuk Virus Corona Bisa 'Hapus' Satu Generasi
Indonesia Teliti Evolusi Covid-19