Nusaperdana com,Pekanbaru - Rapat dengar pendapat (RDP) DPRD Provinsi Riau bersama Komisi I DPRD Kabupaten Bengkalis dan dua perusahaan yang beroperasi di Bengkalis yakni PT Schlumberger dan PT Baker Huges sempat berlangsung tegang.

Pasalnya, di tengah rapat berlangsung, Sekretaris Komisi I DPRD Bengkalis Nanang Haryanto sempat menghentakkan meja sebagai luapan kemarahan kepada dua perusahaan yang dinilai tidak kooperatif saat Komisi I menggelar sidak beberapa waktu lalu.

Dikatakan Nanang, kedatangan pihaknya ketika itu hanya ingin mendapatkan informasi terkait penyerapan tenaga kerja lokal, realisasi dana CSR dan ketaatan perusahaan dalam membayar pajak sebagai salah satu sumber PAD Kabupaten Bengkalis.

"Kami merasa kerja kami dihambat oleh pihak security dua perusahaan asing ini, menurut yang Bapak sampaikan tadi persoalan ini hanya karena miskomunikasi, tapi menurut kami tidak karena kami yang turun langsung ke lapangan. Kami yang merasakan dan menyaksikan. Kami merasa hal ini tidak pantas kami terima selaku lembaga DPRD Kabupaten Bengkalis," ungkap Nanang, Senin (21/02), Kemarin. 

Dalam menjalankan fungsi pengawasan dan diatur di dalam Tata Tertib DPRD Bengkalis (Tatib) Nomor 02 Tahun 2020, pihak perusahaan dinilai tidak sepantasnya melecehkan lembaga DPRD Bengkalis.

Terlebih, kata dia, kedatangan rombongan DPRD Bengkalis bersama Disnakertrans dan Satpol PP dilengkapi surat tugas.

"Dalam menjalankan fungsi pengawasan, perlakuan yang kami dapat ini suatu pelecehan lembaga. Kami datang baik- baik, datang bawa surat tugas, membawa OPD terkait dalam hal ini Disnakertrans dan Satpol PP dalam rangka ingin mendapatkan informasi. Kami tidak ingin merampok, Pak, kami cuma ingin memperjuangkan hak-hak masyarakat kami," katanya seraya menghentakkan meja dengan keras.

Dia juga mempertanyakan realisasi Dana CSR dua perusahaan ini terhadap masyarakat setempat.

"Tuan-tuan bekerja di wilayah Pemerintah Kabupaten Bengkalis, apa kontribusi buat masyarakat kami selama ini, CSR mana? PJK PBB dan PJK yang lainnya ke mana? sampaikan ke kami, kita terbuka saja," cetus Nanang.

Sebelumnya Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau Agung Nugroho yang turut hadir dalam rapat menyarankan agar pihaknya DPRD Riau untuk menjadwalkan agenda turun lapangan memastikan pihak perusahaan taat Peraturan Daerah (Perda) yang ada di Provinsi Riau terutama Perda Kabupaten Bengkalis.

"Kita sarankan agar segera turun kelapangan untuk memastikan bahwa perusahaan ini taat aturan, kita ingin lihat kondisi karyawan di sana, data base-nya, keikutsertaan karyawan kepada BPJS seperti apa. Kita juga ingin lihat transparansi CSR perusahaan kepada masyarakat," ujar Agung Nugroho.

Sementara itu, Ketua Komisi V Eddy M Yatim sepakat pihaknya di DPRD Riau segera menjadwalkan turun ke lapangan yakni turun ke dua perusahaan yang ada di Kabupaten Bengkalis.

"Kita akan turun secara bersama-sama, untuk memastikan data karyawan, persoalan BPJS dan CRS lima tahun belakangan kemudian aspek lingkungan. Selaku pemegang amanah masyarak tentu kami berharap perusahaan yang ada di Riau mampu menciptakan kondisi yang kondusif bagi masyarakay dan mampu bekerja sama dengan semua perangkat dan stakeholder yang ada," ungkap Eddy M Yatim. 

Untuk diketahui rapat ini dipimpin oleh Ketua Komisi V Eddy M Yatim, didampingi Ketua Komisi III, Komisi I dan anggota DPRD Provinsi Riau yang lainnya.

Turut hadir Pemerintah Provinsi Riau, Wakil Ketua DPRD Bengkalis Syahrial, dan sejumlah anggota Komisi I DPRD Kabupaten Bengkalis lainnya.**