Genangan Banjir di Jabodetabek Terus Surut
Nusaperdana.com, Jakarta - Pusat Pengendali Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops - PB) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merilis data penanganan banjir Jabodetabek. Berdasarkan data yang dikumpulkan, genangan banjir di Jabodetabek terus surut.
"Sudah tidak ada genangan banjir di wilayah Kota Depok dan Kota Bogor," ujar Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan (Kapusdatinkom) BNPB, Agus Wibowo, Jumat (3/1/2020).
Menurut Agus, kedalaman banjir di beberapa kota cukup variatif, berkisar antara 20 - 300 Cm, seperti Kabupaten Bekasi kedalaman banjir mencapai 20-50 Cm, Kota Bekasi 20-300 Cm, Kabupaten Bogor 20-30 Cm, Kota Tangerang 30-50 Cm, Kota Tangsel kurang dari 10 Cm, Jakarta Timur 20 - 25 Cm, Jakarta Barat 20 - 70 Cm, Jakarta Selatan 20-200 Cm dan Jakarta Utara 20-70 Cm.
Sementara itu, dikatakan Agus, jumlah pengungsi di Jabodetabek pascabanjir pada pertengahan pekan ini mencapai 183.530 orang atau 41.495 KK dan tersebar di 107 titik pengungsian. Sedangkan, jumlah korban meninggal dunia per Jumat (3/1/2020) malam tercatat bertambah empat orang.
"Jumlah korban meninggal bertambah 4 orang dibandingkan rilis tadi siang, sehingga total meninggal dan hilang 47 orang," kata dia.

Berita Lainnya
DPW Perempuan Bangsa Kepulauan Riau Resmi Dilantik, Hj. Helmiaty Basri Siap Pimpin Penguatan Peran Perempuan di Kepri
Seorang Remaja Diperkosa 27 Pria di Sampang, Komisi XIII: Kejar Seluruh Pelaku, Pastikan Korban Pulih dan Peroleh Keadilan
Kapolri Serahkan Bantuan Peralatan Karhutla di Riau, Ingatkan Ancaman El Nino dan Prioritaskan Pencegahan
Kapolri Resmikan 80 Jembatan Merah Putih Presisi, Total 110 Unit Perkuat Konektivitas dan Kesejahteraan Masyarakat Riau
Komisi III DPR Minta Polri Cari Pihak Bertanggung Jawab di Korupsi Batu Bara yang Picu Blackout: Bongkar Seluruh Jaringannya!
Tragedi di Intan Jaya: Ibu Hamil Jadi Korban Tembakan, DPR Desak Investigasi Transparan
Korlantas Polri Tunda Operasi Patuh 2026, Ditlantas Polda Riau Ajak Masyarakat Tetap Tertib Berlalu Lintas
Perkuat Kedaulatan Hukum Nasional, DPR Desak RUU HPI Batasi Penggunaan Hukum Asing dalam Kontrak Bisnis