Nusaperdana.com, Mandau - Anggota DPRD Bengkalis dari Fraksi PKS H. Adri SE tuntaskan Reses masa sidang II Tahun 2021 menjemput aspirasi masyarakat delapan titik di kecamatan Mandau. 

"Alhamdulillah Pelaksanaan reses masa sidang II tahun 2021 dapat berjalan lancar. Sesuai dengan anjuran Pemerintah dimasa pandemi covid 19 saat ini, disemua tempat yang kita laksanakan reses selalu menerapkan Prokes yang ketat," ucap H. Adri usai reses titik terakhir di kampung tengah Kelurahan Pematang Pudu. Minggu (29/08) malam. 

Dijelaskan Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bengkalis ini dari delapan titik pelaksanaan reses tersebut  adapun usulan atau masukan dari masyarakat adalah pertama tentang Pendidikan yang mana sekolah tatap muka ini menjadi harapan masyarakat karna para orang tua murid sudah merasa kewalahan dengan sistim sekolah yang sekarang. 

"Jadi kami nanti dari Dewan akan bersidang dengan Dinas terkait bagaimana supaya sekolah tatap muka dapat terlaksana," Jelas H Adri. 

Kedua tambah H. Adri tentang vaksin jangan menjadi persyaratan yang memberatkan masyarakat sampai-sampai untuk mendapatkan vaksin harus pergi ke luar daerah seperti di Dumai, Pekanbaru Rohul yang mengakibatkan adanya terjadi kecelakaan yang di alami salah seorang warga di kecamatan Mandau. 

"Harapan masyarakat soal vaksin ini diberi kelonggaran. Kalau masyarakat sudah mendaftar di Puskesmas kemudian vaksin belum tersedia sementara dia mau mengurus administrasi, ya dilayani saja dulu dengan baik,"ujarnya

Sementara itu yang ketiga kata H. Adri masalah Ekonomi dan PPKM sekarang  ini  banyak yang mengeluh. Dulunya hidup dengan jualan UMKM sekarang tidak laku lagi

"Harapan masyarakat jangan ada masalah PPKM ini, sebentar lagi dibebaskan setelah sekolah normal aktifitas kehidupan kita kembali mulai normal,"ucap lagi. 

Sedangkan yang keempat tentang infrastruktur yang menjadi topik hangat karna ada di beberapa tempat yang sudah dilakukan pengukuran dari Dinas terkait tetapi tidak jadi -jadi pembangunannya

"Ini nanti akan kita sampaikan kepada Dinas terkait seperti Dinas Perkim dan PUPR dimana kendalanya jika perlu nanti melalui Pokok pikiran Dewan dapat  kita usulkan," sebut H. Adri.  (Putra)