Puting Beliung hantam rumah warga Aliantan, 7 unit rusak parah
Satresnarkoba Polres Kampar Tangkap Dua Pelaku Narkoba di Pantai Cermin
Komisi II Sebut Faktornya Tagihan Jampersal Nunggak Karena RSUD Telat Ajukan Klaim
BANGKINANG, Nusaperdana.com - Menurut Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Kampar, Zumrotun, salah satu sebab menungggaknya tagihan Jampersal Pemda Kampar di RSUD Bangkinang dikarenakan pengajuan klaim dari RS ke dinas kesehatan terlambat.
"Kenapa sampai nunggak, ternyata klaim yang dilakukan oleh RSUD telat waktunya jadi untuk klaim Jampersal itu harus taat administrasi itu yang penting dan utama," beber Zumrotun, Jumat, 10 September 2021.
"Ketika saya tanya ke Dinkes, mereka nggak bisa klaim sebab tenggang waktunya sudah lewat. Untuk lebih jelasnya silahkan tanya ke Dinkes. Sebab secara teknis itu tupoksi mereka. Jadi, gak berlaku mundur," sambung Zumrotun.
Zumrotun menjelaskan, dana Jamkesda berasal dari APBD Kampar sedangkan dana Jampersal bersumber dari DAK non fisik.
Ia menambahkan, saat ini beban tunggakan Jamkesda yang wajib dibayarkan Pemda Kampar adalah sebesar 7,2 miliar.
"Yang menjadi beban daerah yang segitu," ucapnya.
Sementara itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar, melalui Kabid Pelayanan Kesehatan, dr Ali Ramola mengatakan, tunggakan Jampersal bila tidak terbayarkan di tahun berjalan maka akan dibebankan ke daerah melalui Jamkesda.
Menurut dia, tunggakan Jampersal baru terjadi sejak 2020 lalu. Karena saat itu dana yang tersedia hanya untuk 6 bulan saja. (Redaksi)

Berita Lainnya
Bupati Kampar Bungkam, Polemik Tapal Batas Desa Indra Sakti Kian Memanas
Kalapas Pasir Pengaraian pimpin Apel berikan arahan dan evaluasi Kedinasan Pegawai
Puting Beliung hantam rumah warga Aliantan, 7 unit rusak parah
DPO kasus kekerasan berat dan persetubuhan anak di bawah umur Berhasil ditangkap Polsek Tambut
Satresnarkoba Polres Kampar Tangkap Dua Pelaku Narkoba di Pantai Cermin
LPPNRI Kampar Gerak Cepat, Siap Surati PPID Soal Tapal Batas Desa Indra Sakti
Polsek Kabun Salurkan Bantuan Sembako untuk Warga Bantaran Sungai
LPPNRI Kampar Geram: Tapal Batas Tak Kunjung Tuntas, Pemerintah Dinilai Gagal Lindungi Hak Rakyat