Sehingga, lanjut dia, kita perlu melakukan sidak seperti ini, kontrol biar masyarakat tahu jangan sampai pristiwa yang ada di daerah lain katanya di Jambi kantor kepala desa dibakar karena tidak terbuka dan tidak transparan.

"Yang tahu orang miskin siapa? yang pasti pa RT karena tahu bahwa tetangganya susah. Kedua RW, Kepala Desa harus dirembukin secara musyawarah mufakat mana warga yang paling membutuhkan.” Jelasnya.

Dikatakan, BLT Dana Desa ini perinsipnya di utamakan warga yang betul-betul membutuhkan, kalau ada temuan pelanggaran hukum yang jelas nanti aparat penegak hukum yang bertindak.

“Sangsi pelanggaran hukum yang jelas dipidana kalau uangnya ga jelas, ga usah berlindung dibalik undang-undang KPK udah bilang bahwa pelanggaran bansos ini bisa dihukum mati.” Tegasnya.

Ditegaskan juga, “Jangan sampai kondisi keresahan warga ada pihak-pihak yang mengamankan, menyelewengkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa ini kita berharap semua teman-teman bersama-sama kita jaga ini kepentingan rakyat juga.”

“Untuk di Purwakarta kita lagi cari terus datanya cukup banyak jadi kami berharap supaya untuk lebih baik karena pungsi untuk pelayanan masyarakat bisa lebih baik pungsi desa sebagai penggerak kehidupan di desa ini bisa berjalan dengan baik ketika dimotori oleh perangkat desa,” pungkasnya. (Anda, S)