"Dulu sampai jangka waktu 5 tahun baru kemudian diangkat menjadi pekerja tetap. UU ini memotong itu, jadinya cuma 3 tahun, lalu diangkat jadi karyawan tetap atau PKWT dan memiliki hak jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) atau pesangon," papar Politisi PKB itu melalui keterangan tertulis, Jumat (9/10/2020).

Lebih lanjut, diungkapkan Wahid, melalui UU Cipta Kerja, para pekerja diberikan kepastian hukum terkait Jaminan Kehilangan Pekerjaan atau pesangon. Di dalam UU Cipta Kerja, diatur pembayaran pesangon sebanyak 25 bulan upah dengan mekanisme sharing 19 bulan upah ileh perusahaan dan 6 bulan upah oleh pemerintah atau BPJS Ketenagakerjaan.

"Perusahaan yang dulunya dibebankan memberikan pesangon sebanyak 32 kali justru hanya 7% terpenuhi, artinya hak pekerja juga tidak terpenuhi. Sebab itu, pemerintah mencarikan solusinya. Sementara disisi lain, bagi investor baru yang mau masuk malah terbebani dengan kebijakan yang mewajibkan itu. Akhirnya, itu juga yang menghambat investasi masuk," jelas Wahid.

Wahid mengatakan, UU Cipta Kerja sebagai sebuah terobosan besar. Dia juga mengatakan, hal wajar jika terdapat kontroversi terhadap UU Cipta Kerja yang dirangkum dalam 15 bab dan 174 pasal dan berdampak terhadap 1203 pasal dari totak 79 UU, serta terbagi dalam 7197 Daftar Inventarisasi Masalah itu.

"Wajar kalau kemudian UU ini menuai pro dan kontra. Tapi, semangatnya kita tentu ingin ada perbaikan, kebijakan yang terintegrasi yang dapat memberikan kepastian hukum terhadap iklim investasi," tutur Pria 40 tahun yang kini juga menjabat sebagai Ketua DPW PKB Riau itu.

Saat ini, Wahid mengungkapkan, UU Cipta Kerja ini sedang berada pada tahap penyempurnaan terhadap penjabaran dan penjelasan pasal per pasalnya. Dia berharap, masyarakat dapat mengapresiasi langkah baik pemerintah ini dan tidak mudah percaya dan terprovokasi dengan isu liar.

"Jikapun ada yang bertentangan dan tidak sesuai, bisa dilakukan langkah judicial review. Dokumen finalnya sedang disempurnakan. jadi belum dirilis secara resmi. Masyarakat jangan mudah percaya dengan draf RUU dan isu-isu yang liar yang beredar, kita tunggu saja dokumen aslinya dirilis nanti," tandas Wahid.